TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Jawa Timur, telah merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banyuwangi tahun 2024. Dalam kegiatan yang digelar pada Rabu (1/2/2023) di Hedon Cafe, Jalan Gajah Mada Lingkungan Mojoroto, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri tersebut dicetuskan 11 poin prioritas target pembangunan Kabupaten Banyuwangi pada 2024.

Adapun hasil rumusan meliputi zero kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, kemudahan investasi, penguatan infrastruktur distribusi logistik dan layanan dasar. Poin selanjutnya, penguatan produk industri olahan yang berpotensi ekspor, perluasan kerjasama internasional untuk pengembangan pasar, menguatkan modal sosial dalam menjamin kondusifitas investasi sosial dan politik.

Menjaga ekosistem pelaku ekonomi pertanian, pariwisata, dan UMKM. Menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Pengembangan layanan berbasis nonstop service. Dan untuk poin ke-11 adalah transformasi digital hingga ke desa.

Agenda konsultasi publik ini menghadirkan seluruh dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Akedemisi dan seluruh perhimpunan atau organisasi se Bumi Blambangan. Termasuk Asosiasi Badan Permisuawaratan Desa Banyuwangi (Asosiasi BPD Banyuwangi).

Peserta diminta untuk memberikan saran dan masukan. Selanjutnya disinkronkan dengan program prioritas pembangunan daerah.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pembangunan Bappeda Banyuwangi, Darmawan Agung Nugroho, menyampaikan bahwa arah kebijakan Banyuwangi ditahun 2024 adalah ‘Menguatkan Ketahanan Ekonomi dengan Menjaga Stabilitas Sosial dan Infrastruktur Terintegrasi Melalui Kolaborasi, Inovasi dan Transformasi'.

“Sedang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banyuwangi yakni menjamin investasi yang aman efektif untuk pembiayaan proyek strategis yang bertujuan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Ekspor,” katanya, Kamis (2/2/2023).

Selama kegiatan, masih Darmawan, Bappeda Banyuwangi, banyak menampung masukan. Diantaranya yang menjadi antensi, kondisi sekolah, edukasi terkait rokok, kekerasan anak dan perempuan, kasus buruh migran, stunting, perizinan apoteker, pemberdayaan terhadap usaha jamu tradisional dan lainnya.

“Semua saran dan masukan dari SKPD, Stakeholder, akademisi, perhimpunan maupun organisasi kita tampung dan diteruskan kepada bidang-bidang di Bappeda untuk dirumuskan dan ditindak lanjuti,” jelasnya.

Untuk tindak lanjut, akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di tingkat kecamatan untuk menggali aspirasi langsung dari masyarakat.

“Kira-kira pelaksanaanya dalam waktu dekat dibulan ini di masing-masing kecamatan,” bebernya.

Selain 11 poin prioritas pembangunan tersebut, Banyuwangi juga memiliki target lain. Seperti menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,58 persen. Menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,19 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,19 persen dan menurunkan indeks GINI Ratio atau ketimpangan pendapatan sebesar 0,02 persen.

Namun sayang, forum komunikasi publik yang digelar Bappeda Banyuwangi, digelar secara tertutup. Jurnalis sempat dihalang-halangi saat hendak melakukan peliputan. (*)