TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pencairan anggaran proyek atau kegiatan infrastuktur Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, Jawa Timur mendapat kritikan dari Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia (HJKI).

HKJI menilai Dinkes Banyuwangi yang dipimpin Amir Hidayat diduga telah melakukan pemalsuan data, penyalahgunaan wewenang dan terindikasi melakukan penyelewenangan uang negara.

Kasus yang berpotensi mencoreng nama baik daerah tersebut di antaranya terjadi dalam pengerjaan proyek Dinkes Banyuwangi, tahun anggaran 2022. Contohnya, Proyek Konstruksi Rehab Tempat Parkir Belakang (RTH Dinas Kesehatan), dengan kode paket: 25336072, senilai Rp196 juta. Dan Proyek Konstruksi Rehab Gedung Utama Dinas Kesehatan, dengan kode paket : 25337072, senilai Rp197 juta.

Kedua kegiatan yang berada di area Kantor Dinkes Banyuwangi tersebut dikerjakan oleh CV Karya Wangi, yang beralamat di Jalan Opak No. 15, Kelurahan Pengantigan, Banyuwangi. Kedua proyek juga dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2022.

Temuan HJKI, baik kegiatan Konstruksi Rehab Tempat Parkir Belakang (RTH Dinas Kesehatan) maupun Konstruksi Rehab Gedung Utama Dinas Kesehatan, masih dikerjakan hingga awal Januari 2023. Namun dari laman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, kedua proyek telah dibayar lunas sejak tanggal 31 Desember 2022. Masing-masing dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 37388/LS/BPKAD/XII/2022 dan 37405/LS/BPKAD/XII/2022.

Menurut Ketua HJKI Banyuwangi, Bambang Sumantri, kondisi tersebut janggal. Karena dalam keterangan pencairan anggaran, tertera keterangan ‘Pembayaran Angsuran 95 persen + 5 persen Setelah Fisik Mencapai 100 persen’. Sementara fakta dilapangan, kedua proyek masih dikerjakan hingga awal Januari 2023.

HJKI juga menyoroti proyek tanpa dilengkapi plang atau papan keterangan. Padahal, untuk pemasangan plang atau papan nama sudah teranggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

“Akhirnya muncul tanda tanya besar. Pertama, dasar perhitungan pembayaran kan volume pekerjaan, jika pekerjaan masih berlangsung hingga awal Januari 2023, lalu apa yang dijadikan dasar pembayaran pada tanggal 31 Desember 2022 itu,” ucap Bambang Sumantri, Selasa (17/1/2023).

“Lalu, apakah diperbolehkan instansi pemerintah membuat laporan administrasi yang tidak sesuai dengan fakta?. Sedangkan di situ terdapat pembiayaan bersumber dari uang negara yang tentunya harus dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Terkait hal ini, HKJI Banyuwangi berharap Bupati Banyuwangi bisa melakukan pengawasan lebih terhadap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepada awak media, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banyuwangi, Amir Hidayat, menampik jika kedua proyek belum terselesaikan di tahun 2022.

“Itu pekerjaannya sudah selesai. Namun karena adanya kualitas pekerjaan yang buruk, maka kita minta untuk diperbaiki,” kilah Amir.

Seluruh pekerjaan, lanjutnya, sudah sesuai sebelum akhir tahun 2022. Amir juga menjamin kualitas pekerjaan sudah sesuai spesifikasi.

Meski demikian, Amir mengakui adanya pekerjaan yang salah alias tidak sesuai sepesifikasi. Yakni dalam pengerjaan Proyek Konstruksi Rehab Gedung Utama Dinas Kesehatan. CV Karya Wangi selaku rekanan salah dalam proses plitur kayu. Ada pula engsel pintu yang tidak sesuai spesifikasi.

“Sebenarnya sudah sesuai dengan spesifikasi, ada beberapa titik yang perlu ditingkatkan kualitasnya,” ujar Plt Kadinkes Banyuwangi.

Amir kembali mencontohkan alasan kenapa masih ada aktivitas pekerjaan hingga di awal Januari 2023. Kali ini dalam pengerjaan Proyek Konstruksi Rehab Tempat Parkir Belakang (RTH Dinas Kesehatan). Di situ terdapat beberapa tanaman yang kering dan layu. Akibatnya, pihak rekanan harus melakukan penggantian tanaman.

Terkait plang atau papan keterangan kedua proyek, menurutnya, CV Karya Wangi, selaku rekanan telah melakukan pemasangan. Namun pemasangan dilakukan di tempat yang ‘nylempit’ alias lumayan tersembunyi.

“Banner (plang papan keterangan proyek) itu ada, dipasang di belakang. Sama mereka, masangnya dislempitkan,” katanya. (*)