BANYUWANGI – Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Jawa Timur, merapatkan barisan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK. Komitmen bersama tersebut, berlangsung di Aula Sahardjo dengan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI), Kamis (26/1/2023).

Kepala Lapas (Kalapas) Banyuwangi, Wahyu Indarto mengatakan, komitmen bersama dilakukan dengan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Komitmen tersebut, untuk melakukan perbaikan kinerja dan layanan.

“Perbaikan kinerja dan layanan tersebut merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi untuk dapat meraik predikat WBK,” kata Wahyu, sapaan akrab Kalapas Banyuwangi.

Wahyu mengharapkan, komitmen bersama pencanangan pembangunan ZI dan penandatangan komitmen bersama itu, merupakan langkah awal untuk menyatukan komitmen dari seluruh jajarannya untuk melakukan perbaikan dalam memberikan layanan dan menaikkan kinerja.

"Kita dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik kepada semuanya, baik kepada warga binaan maupun masyarakat luar," ungkapnya.

Baca juga

Ini Juru Kunci Lima Besar Pasar Smartphone Indonesia 2025, Pangsa Pasar Hanya 15 Persen

Kepada seluruh jajaran, lanjut Wahyu, bahwa komitmen bersama tersebut bukan hanya bersifat seremonial belaka. Namun ia berharap ada aksi nyata dan perubahan budaya kerja ke arah yang lebih baik lagi.

“Kita dituntut untuk melakukan segala bentuk perubahan, mulai dari kinerja hingga pelayanan, baik kepada warga binaan maupun masyarakat luar,” tambahnya.

Memberikan pelayanan dengan 5S dan 1R juga menjadi hal penting yang harus diterapkan oleh seluruh pegawai. Karena menurutnya hal tersebut dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat.

“Berikan layanan kepada masyarakat dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun dan ramah,” tegasnya.

Wahyu menyebut, pada dasarnya predikat WBK bukan merupakan tujuan utama. Pihaknya lebih menekankan agar jajaranya mampu bersikap tulus dan ikhlas dalam melaksanakan tugas, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tuntas, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika hal tersebut mampu dilaksanakan, maka predikat WBK akan mudah untuk kita dapatkan,” katanya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan seleksi terhadap seluruh pegawai untuk penetapan ketua ZI, ketua kelompok kerja (pokja) dan anggota pokja.

“Meskipun nanti yang terpilih hanya perwakilan saja, namun seluruh pegawai tetap memiliki tugas dan peran dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM,” pungkasnya. (*)