TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mengajukan pertimbangan yang cermat terkait rencana pemberian kewarganegaraan ganda kepada keturunan Indonesia. Menurutnya, inisiatif ini harus dipertimbangkan dengan memprioritaskan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

"Dalam konteks ini, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menciptakan inisiatif dan skema kebijakan yang dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja domestik. Ini adalah tugas utama pemerintah untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang memadai," ujarnya.

Syarief Hasan menyoroti fakta bahwa Indonesia masih berada di peringkat ke-75 dari 113 negara menurut Indeks Daya Saing Talenta Global 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan keterampilan pekerja domestik masih belum memadai. Oleh karena itu, menurutnya, memberikan kewarganegaraan ganda bukanlah solusi yang tepat untuk masalah ini.

Menteri Koperasi dan UKM pada masa pemerintahan Presiden SBY ini menyarankan agar fokus utama pemerintah adalah pada peningkatan kompetensi SDM dan menyusun kebijakan yang terhubung langsung dengan kebutuhan pasar kerja.

"Meningkatkan kualitas dan intensitas pelatihan ketrampilan yang terkait dengan kebutuhan pasar/industri adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Prinsip tunggal kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda terbatas yang saat ini dianut oleh Indonesia harus dipertahankan," tambahnya.

Syarief juga menegaskan bahwa pilihan yang lebih baik adalah meningkatkan keterampilan pekerja lokal atau mengajak diaspora Indonesia untuk memilih kewarganegaraan Indonesia.

"Meskipun tidak mudah, ini tetap lebih baik daripada memberikan kewarganegaraan ganda. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan," katanya.

Syarief menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya revisi Undang-Undang Kewarganegaraan apabila kebijakan ini menjadi pilihan yang diambil. (*)