TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI, meminta Kementerian Keuangan untuk mengizinkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dibuka kembali. Anggaran ini sangat penting bagi madrasah swasta untuk mendukung kegiatan belajar mengajar mereka.

Meskipun ia memahami kebijakan blokir anggaran sementara yang dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Yandri menekankan pentingnya tetap memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

"Saya minta kepada Kementerian Keuangan untuk membuka blokir anggaran dana BOS madrasah. Anggaran ini sangat diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari madrasah," ujar Yandri Susanto usai menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Kepala Madrasah Swasta (FKKMS) Kabupaten Serang di Komplek MPR/DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (1/8/2023).

Yandri memahami bahwa kebijakan blokir anggaran Automatic Adjustment (AA) atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga yang diblokir sementara dilakukan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

"Saya memahami bahwa kebijakan blokir anggaran sementara melalui AA dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia," jelas Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

"Namun kebutuhan operasional bagi penyelenggaraan pendidikan di madrasah khususnya madrasah swasta juga harus tetap diprioritaskan," harap Yandri.

Anggota DPR dari Dapil Banten II itu mengakui bahwa kebijakan AA merupakan langkah yang baik yang diambil oleh Kementerian Keuangan dalam rangka menjaga stabilitas APBN kita. Namun, ia menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan di madrasah juga harus dapat tetap berjalan.

"Semoga Kementerian Keuangan dapat memberikan solusi terbaik bagi APBN kita. Dengan tetap menjaga kondisi APBN yang sehat dan aman dalam menopang ekonomi nasional, namun tetap dapat memprioritaskan anggaran dana BOS madrasah," kata Yandri. (*)