TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, gelar konsultasi publik Controlled Wood dan High Conservation Value Forest (HCFV) 2021, Rabu (4/8/2021). Kegiatan via Zoom Meeting dengan melibatkan 58 orang stakeholder ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi kinerja.

Khususnya dalam pengelolaan hutan yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya.  Atau Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT). Serta produksi  kayu dengan legalitas sesuai standar internasional.

Dalam forum ini, Kepala Administratur (ADM) Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Panca Putra Maju Sihite, S.Hut, Msc, menjelaskan tentang bagaimana sistem kelola Controlled Wood standar Forest Management Certification (FSC) dan kelola HCVF.

“Jadi, produksi kayu yang dihasilkan Perhutani adalah produk legal, tidak melanggar hak-hak sipil dan hak tradisional. Tidak merusak kawasan yang bernilai konservasi tinggi, bukan dari konversi hutan alam dan bukan dari tanaman rekayasa genetik,” katanya.

Administratur  (ADM) Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Panca Putra Maju Sihite, S.Hut, Msc saat mengikuti konsultasi publik Controlled Wood dan High Conservation Value Forest (HCFV) 2021. (Foto : Syamsul Arifin/TIMES Indonesia)

Terkait HCVF atau KBKT, lanjut Panca, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan telah melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap Hutan Lindung dan Hutan Alam Sekunder (HAS). Termasuk bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah, kawasan yang menyediakan jasa lingkungan alami, kawasan yang secara fundamental memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal serta situs-situs yang ada di dalam kawasan hutan.

“Perum Perhutani selaku BUMN berdasarkan PP Nomor 72 tahun 2010 dalam pengelolaan hutan lestari mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL, SVLK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan control wood dari lembaga FSC,” kata Panca Sihite.

Dia berharap, dengan konsultasi publik bisa menjadi wadah bagi para pihak untuk saling support, mengontrol serta take and give guna keseimbangan. Dengan begitu, tujuan pembangunan kehutanan dapat berjalan sesuai harapan yakni terwujudnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Selama kegiatan, peserta konsultasi publik yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, LMDH atau KTH, keterwakilan gender, tokoh organisasi pemuda, media dan lainnya cukup antusias. Satu persatu mereka mengambil bagian untuk memberi saran dan masukan.

“Selama ini kinerja Perhutani KPH Banyuwangi Selatan sudah sangat baik. Pelibatan masyarakat desa hutan serta sektor eksternal termasuk media sudah dilakukan,” ucap Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH.

Wakil ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Muhlisin Saparna menyampaikan, konsultasi publik ini sebagai salah satu bentuk trasparansi Perhutani KPH Banyuwangi Selatan dalam pengelolaan dan pengawasan hutan. Sekaligus sarana menyampaikan tentang sistem pengelolaan hutan. Termasuk kepatuhan Perhutani terhadap prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari serta untuk meyakinkan bahwa semua produk kayu dari hutan memiliki legalitas yang jelas. Sekaligus bagian dari implementasi visi dan misi Perhutani dalam menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Yakni mengelola sumber daya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan dan mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip GCG (Good Corporate Governance),” ujarnya. (*)