TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (Dinas PU CKPP) Banyuwangi, mengambil langkah proaktif dalam menanggapi keluhan warga terkait perumahan bermasalah.

Plt. Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, membuka hotline melalui nomor whatsapp 082131545555 yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat atau datang langsung ke kantor Dinas PU CKPP Banyuwangi. 

Di sini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait berbagai masalah perumahan, seperti masalah perizinan, fasilitas umum (Fasum) yang tidak memadai, atau masalah lainnya yang terkait dengan perumahan.

“Silahkan datang ke kantor Dinas PU CKPP Banyuwangi, apakah pengembang izinnya lengkap atau tidak,” katanya, Kamis, (13/2/2024).

Langkah tersebut diambil untuk menanggapi fenomena yang berkembang, di mana semakin banyak warga yang membeli rumah melalui program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi. Sayangnya, fenomena tersebut dimanfaatkan oleh oknum developer nakal.

Sebelumnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Direktur utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, sejak 2019, pihaknya telah menyalurkan KPR tanpa sertifikat sebanyak 120.000 rumah. Rumah tersebut dikelola kurang lebih sebanyak 4.000 developer yang tidak bertanggung jawab.

Melihat permasalahan ini, Dinas PU CKPP Banyuwangi meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum memutuskan untuk membeli rumah, termasuk legalitas perizinannya. 

Selain itu, bagi warga yang sudah tinggal di perumahan namun mendapati fasilitas umum atau fasilitas pendukung lainnya tidak sesuai dengan siteplan yang dijanjikan, pihak Dinas PU CKPP juga membuka kesempatan untuk mengadukan hal tersebut. 

“Kita butuh partisipasi masyarakat, terutama mereka yang berpenghuni di rumah perumahan yang tidak sesuai siteplan,” cetusnya. 

Dinas PU CKPP Banyuwangi berkomitmen untuk memberikan bantuan serta solusi bagi warga yang ingin memastikan status perizinan perumahan yang akan dibeli. Selain itu, Dinas PU CKPP juga berjanji akan memberikan teguran kepada pengembang yang tidak mematuhi ketentuan dan siteplan yang telah disepakati.

Dengan adanya hotline ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi dan bantuan terkait masalah perumahan serta terhindar dari praktik oknum pengembang yang merugikan masyarakat Bumi Blambangan. (*)