TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Dugaan penggelapan uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kembali mencuat di Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini terjadi di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru. Informasi yang berkembang, kasus ini sudah dilaporkan kepada instansi terkait.

Camat Kalibaru, Drs. Susanto Wibowo membenarkan kebar tersebut. Menurutnya, dia juga telah memanggil oknum petugas pemungut pajak PBB.

“Kami telah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan penjelasan, bagaimana cara pemungutan dan proses pelaksanaan pemungutan pajak,” katanya, Jumat (24/3/2023).

Susanto mengatakan, pihaknya masih melakukan mapping. Maka jangan heran, mulai dari tukang pungut, kepala dusun dan kepala desa telah dipanggil semua. 

Informasi yang berkembang, uang pembayaran PBB yang diduga digelapkan berasal dari Dusun Sidomulyo, Desa Kalibaru Kulon. Laporan yang masuk ke Camat, dugaan penggelapan terjadi sejak tahun 2013-2022.

“Masih belum diketahui berapa total jumlah nominal yang diduga digelapkan. Namun yang pasti kita cek data di lapangan dulu. Nantinya, dari data tersebut akan diketahui jumlahnya,” beber Susanto.

Sistem pungut PBB, lanjutnya, merupakan tanggung jawab Kepala Dusun. Namun ada beberapa wilayah yang melibatkan Ketua RT dalam proses pemungutan.

“Jadi, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat masih perlu dilakukan pendataan dan pemetaan,” cetusnya.

Dari kejadian ini, Camat Kalibaru mengimbau kepada seluruh petugas pungut pajak PBB untuk tidak menunda penyetoran. Tujuannya agar tidak menimbulkan niatan tertentu yang mampu merugikan diri sendiri dan pemerintah.

“Jika sudah dibayar oleh masyarakat, uang tersebut jangan diparkir, harus segera disetorkan,” pesannya.

Terkait dugaan penggelapan uang pembayaran pajak PBB ini, Kepala Desa (Kades) Kalibaru Kulon, Risano Muhammad, belum bisa dikonfirmasi wartawan. (*)