TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Sekutu AS, Inggris mulai gerah. Parlemennya akan melakukan pemungutan suara untuk dilakukannya gencatan senjata di Gaza.

Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn akan melakukan pemungutan suara untuk segera dilakukan gencatan senjata di Gaza minggu depan.

"Saya mendesak rekan-rekan anggota parlemen untuk sadar, memikirkan apa yang terjadi di Gaza, dan melakukan hal yang sama," kata Corbyn dalam sebuah postingan di X seperti dilansir Al Jazeera.

Partai Nasional Skotlandia juga akan mengajukan mosi tersebut untuk diperdebatkan di parlemen Rabu, lusa.

Uni Emirat Arab (UEA) juga mengirimkan gencatan senjata segera serta bantuan ke Gaza. Duta besar Abu Dhabi untuk Washington, Yousef Al Otaiba memperingatkan situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

“Gencatan bantuan senjata segera dan gelombang mendesak diperlukan untuk mengatasi bencana kemanusiaan yang semakin meningkat di Gaza,” kata Al Otaiba dalam pernyataan yang dibagikan di media sosial oleh kedutaan UEA di AS.

"Separuh penduduknya mengalami kelaparan. Sistem medis telah runtuh. Air bersih sangat langka. Serangan Israel yang akan datang akan membuat jutaan orang mengungsi," tambahnya.

UEA, sekutu dekat AS, memiliki hubungan diplomatik formal dan hubungan ekonomi dengan Israel. AS juga memperingatkan Israel atas rencana serangan daratnya di Rafah.

Israel tetap tidak berencana melakukan serangan darat di Rafah meski mendapat kritik dari masyarakat internasional. 

Di Rafah ada 2,3 juta warga Palestina di Gaza yang mengungsi di sana setelah Israel membombardir Gaza Utara, tengah dan selatan untuk melawan Hamas. Namun yang menjadi korban justru warga sipil Palestina. Hampir 29.000 warga sipil Palestina yang sebagian besar (70%) adalah anak-anak dan wanita.

Kini warga Palestina yang berlindung di wilayah tersebut mengatakan, bahwa mereka kembali bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

Presiden Joe Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyatakan AS tidak bisa mendukung invasi darat Israel itu, tanpa ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang berlindung di sana.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berulang kali juga mengatakan, tidak ada gunanya melakukan perundingan gencatan senjata sampai Hamas mengubah apa yang dia gambarkan.

Benjamin Netanyahu juga menentang rencana pembentukan negara Palestina, yang oleh AS disebut sebagai elemen kunci dalam visi yang lebih luas untuk normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. 

Kabinet Israel juga mengusung deklarasi pada hari Minggu dengan menyatakan Israel 'dengan tegas menolak keputusan internasional mengenai perjanjian permanen dengan Palestina' dan menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina.

Benjamin Netanyahu bahkan berjanji untuk melanjutkan serangan ke Gaza sampai Israel mencapai 'kemenangan total' atas kelompok militan Hamas, dengan rencana memperluas serangannya di kota Rafah di Gaza paling selatan, di mana lebih dari separuh penduduk Palestina yang berjumlah 2,3 juta jiwa mencari perlindungan. (*)