TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Banyuwangi kembali mencatat sejarah penting. Setelah resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional, daerah ujung timur Jawa ini menjadi laboratorium pertama uji coba sistem bansos digital. Ratusan agen perlinsos pun digembleng intensif untuk memastikan bantuan sosial ke depan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Hal ini menjadi mandat dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).

“Tiga pesan kunci Presiden kepada kepada Menteri Sosial: Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran.” kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial, Jumat (12/09/2025). 

Sejumlah persiapan dilakukan, salah satunya melatih ratusan agen perlinsos untuk dapat memahami penggunaan portal perlinsos. Digitalisasi Perlinsos dirancang dengan tujuan agar bansos lebih tepat sasaran dan lebih akurat. Dalam Portal Perlinsos masyarakat bisa mendaftar mandiri ke program ini baik melalui HP sendiri atau dibantu oleh gabungan Pendamping PKH dan TKSK yang tergabung dalam agen perlinsos. 

“Sistem ini dirancang agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar program bantuan sosial dan agen perlinsos dalam membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan pendampingan” kata Andy. 

Agen Perlinsos yang terdiri dari 167 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 25 tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK) dilatih intensif oleh tim Gugus Tugas KPTDP. Bimtek Training Of Trainer (TOT) tersebut dilakukan selama tiga hari di Banyuwangi 9 hingga 11 September 2025. 

“Kita intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, tim Resolution Center Kab. Banyuwangi. Karena rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi nanti di akhir September. Jadi kita lakukan mulai persiapkan dari sekarang,” kata Fathur Rahman Utomo, Dewan Ekonomi Nasional.   

“Dan perlu diketahui, pendaftaran ini untuk bansos tahun depan 2026. Kalau tahun 2025 penetapan KPM akan masih menggunakan metode yang saat ini berlaku, tidak berubah,” imbuhnya.   

Fathur menambahkan proses pilot project ini terdiri dari empat tahap mulai dari proses masyarakat mendaftarkan diri, proses seleksi, pemberitahuan hasil, sampai melakukan sanggahan bila ada warga yang menyanggah.

Salah satu proses penting dalam pilot project ini adalah fase seleksi dimana para pakar kemiskinan akan merumuskan formulasi kriteria kelayakan berdasarkan data-data kementerian dan lembaga lain yang tergabung untuk menguatkan DTSEN. 

”Selain Portal Perlinsos memudahkan pendaftaran, Bapak/Ibu agen perlinsos tidak perlu berusaha menjelaskan alasan kenapa pendaftar nanti diterima atau ditolak. Bapak/Ibu cukup fokus pada registrasi saja, kelayakan akan ditentukan oleh sistem yang formulanya dibantu oleh para pakar kemiskinan, yang nantinya akan dievaluasi secara bertahap” ujar Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert, Dewan Ekonomi Nasional. 

Salah satu pendamping PKH yang mengikuti bimtek, Tanti dari Kecamatan Glagah mengatakan bahwa program ini sangat mudah diakses dan memudahkan masyarakat serta pendamping. 

“Pendaftaran cukup satu sampai dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” kata Tanti.    

Kemudian pada tahap pemberitahuan hasil, pendaftar program bansos kemudian akan mendapatkan notifikasi diterima atau tidaknya sebagai penerima bansos melalui Portal Perlinsos berikut alasan kenapa tidak menerima. Bagi warga yang dinyatakan tidak layak menerima, akan diberi kesempatan untuk menyanggah. 

“Kami memberikan kesempatan untuk menyanggah. Sudah kami atur di program ini,” tambah Andika. 

Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan Pemkab Banyuwangi siap mendukung semua persiapan pelaksanaan Pilot Project program Digitalisasi Bansos di Banyuwangi. Termasuk menggerakkan petugas sebagai agen untuk mendampingi warga yang tidak memiliki akses. 

“Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, namun kader Dasa Wisma hingga operator desa juga akan kami latih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri. Jadi warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, namun bisa langsung ke desa,” kata Ipuk.  (*)