TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Disdik Pemprov Jatim).

Ketua Bidang Pendidikan dan Riset Badko HMI Jatim, Dandi Satriyo Putra, menegaskan bahwa korupsi di sektor pendidikan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan dunia pendidikan.

“Kami mendesak APH, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga antikorupsi lainnya, untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Jatim,” ujar Dandi, Jumat (21/3/2025).

Indikasi Korupsi dan Pungutan Liar

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) telah menemukan indikasi praktik korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk SMK swasta yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Jatim pada tahun anggaran 2017. Selain itu, dugaan pungutan liar (pungli) juga semakin marak terjadi di lingkungan satuan pendidikan yang dinaungi dinas tersebut.

Dandi menyoroti bahwa meskipun SMA dan SMK di Jawa Timur telah menerima berbagai dana bantuan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), pungutan dengan dalih Peran Serta Masyarakat (PSM) masih terus menjadi beban bagi wali murid.

Tak hanya itu, dugaan pungli dengan modus Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pembangunan musala, serta program-program lain juga menjadi sorotan.

“Praktik korupsi bisa menyebabkan berkurangnya kualitas infrastruktur pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, serta menurunkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kami mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku,” tegasnya.

Seruan Pengawasan dan Transparansi

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, Badko HMI Jatim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengawal proses pengusutan dugaan kasus korupsi ini agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Kami akan terus mengawal kasus ini dan memastikan proses pengusutan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu, Badko HMI Jatim juga meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk bersikap tegas terhadap pelaku korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Jatim. Mereka juga mendorong pembentukan tim independen guna menggali lebih dalam indikasi praktik bisnis pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

“Dunia pendidikan harus bersih dari praktik bisnis yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika terbukti ada korupsi, pelaku harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Dandi. (*)