TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Pemilu 2024 adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi suatu negara. Namun, terkadang proses ini juga dapat menimbulkan sengketa dan kontroversi. Di Indonesia, Pemilu 2024 menjadi perbincangan hangat, terutama terkait dengan dugaan kecurangan dan perlunya penyelidikan lebih lanjut. Dalam konteks ini, sikap dan pandangan organisasi keagamaan terkemuka, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menjadi sangat penting.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, telah secara tegas menyatakan sikap netral organisasi yang dipimpinnya terkait usulan hak angket dalam sengketa Pemilu 2024 di DPR RI. Muhammadiyah, sebagai salah satu kekuatan sosial terbesar di Indonesia, memilih untuk tidak terlibat langsung dalam masalah ini. Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah akan mendukung penyelesaian masalah secara hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Sikap netral ini sejalan dengan prinsip organisasi tersebut dalam menjaga stabilitas dan persatuan dalam masyarakat.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (23/2/2024) sore.

Haedar Nashir juga menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi dalam konteks ini. Beliau menekankan perlunya menjaga persatuan Indonesia, terlepas dari siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan politik. Dia mengajak semua pihak untuk bersikap dewasa dan belajar dari setiap proses pemilu, sebagai langkah untuk memperbaiki sistem demokrasi di masa depan. Pandangan ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam mendukung proses demokratisasi yang inklusif dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, atau Gus Yahya, memberikan imbauan serupa terkait masalah ini. Gus Yahya menekankan agar masalah Pilpres 2024 tidak dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik yang sempit. Dalam pandangannya, masalah ini harus diselesaikan dengan bijak sesuai dengan ranahnya masing-masing, baik itu hukum maupun politik. Gus Yahya juga mempertanyakan siapa yang menggulirkan wacana hak angket tersebut, mengingat anggota DPR sedang dalam masa reses.

"Imbauan saya ndak usah jadikan masalah ini sebagai gimik politik yang artifisial. Kalau ada masalah, kalau masalahnya masalah hukum, selesaikan dengan hukum, kalau masalah politik, bicarakan secara politik, itu saja," kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024) lalu.

Muhammadiyah dan NU Sikapi Netral dan Independen

Wacana hak angket pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang mengajak partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR untuk mengusulkan hak angket atau interpelasi terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Namun, kedua tokoh agama tersebut menunjukkan ketegasan dalam memandang masalah ini secara netral dan independen dari kepentingan politik.

Pentingnya sikap netralitas dan kedewasaan dari organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU tidak dapat dipandang sebelah mata. Keduanya memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pembentukan opini publik dan penyebaran nilai-nilai moral. Sikap netralitas ini juga merupakan bentuk komitmen untuk menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa di tengah kondisi politik yang mungkin memanas.

Dalam konteks yang lebih luas, sikap Muhammadiyah dan NU ini juga dapat menjadi contoh bagi organisasi-organisasi lain dalam masyarakat sipil. Pentingnya mempertahankan independensi dan netralitas dalam menghadapi isu-isu politik yang sensitif tidak boleh diabaikan. Terlebih lagi, di masa-masa yang penuh dengan dinamika politik dan polarisasi, sikap ini menjadi kunci untuk memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, sikap netral dan imbauan untuk kedewasaan dari Muhammadiyah dan NU dalam menghadapi masalah hak angket dan sengketa Pemilu 2024 adalah langkah yang sangat penting. Kedua organisasi tersebut menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung proses demokratisasi yang inklusif dan bertanggung jawab, sambil menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa. Dalam kondisi politik yang mungkin memanas, sikap seperti ini sangatlah berharga untuk memastikan kelangsungan demokrasi Indonesia yang berkelanjutan.(*)