TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi mengambil langkah tegas dalam merespons dinamika politik nasional dengan menggelar Sekolah Politik Kaum Muda (SPKM). 

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi, Sabtu, 10 Januari 2026. Forum ini menjadi panggung kritik tajam terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Mengusung tema ‘Legitimasi Kekuasaan dalam Demokrasi Perwakilan: Kritik Normatif terhadap Wacana Pilkada oleh DPRD’, kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) ini dihadiri sedikitnya 51 delegasi. Mereka terdiri dari elemen Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Banyuwangi, hingga perwakilan organisasi tingkat sekolah menengah.

Ketua Pelaksana SPKM, M. Fathur Rozak, mengatakan persoalan utama demokrasi hari ini bukan semata-mata pada sistem atau mekanisme politik, melainkan pada kualitas kesadaran masyarakat sebagai pemilih. 

“Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat hanya diposisikan sebagai angka suara tanpa pemahaman politik yang memadai,” ujarnya, Senin, (12/1/2026). 

Menurut Fathur, pemuda terutama mahasiswa harus mengambil peran sebagai penggerak literasi politik di tengah masyarakat. Tanpa itu, proses demokrasi akan terus terjebak pada praktik pragmatis yang menjauh dari nilai gotong royong dan kepentingan publik.

Pemateri pertama Sekolah Politik Kaum Muda (SPKM) Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Untung Aprilyanto S.Tp, menegaskan bahwa pemuda memiliki posisi strategis sebagai subjek demokrasi. Dia menilai rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi politik tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pendidikan politik yang berkelanjutan.

“Partisipasi politik yang tinggi tidak selalu berarti demokrasi berkualitas. Tanpa literasi, partisipasi bisa berubah menjadi transaksi,” kata Untung Aprilyanto. 

Dia menekankan pentingnya peran pemuda sebagai agen moral dan intelektual yang mampu mengkritisi kekuasaan sekaligus mendidik masyarakat.

Sementara itu, Pemateri kedua Sekolah Politik Kaum Muda (SPKM) Cendekiawan Muslim Ir. Ahmad Wahyudi S.H. M.H., menempatkan politik sebagai ruang yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Ia menyebut politik sebagai ilmu tertinggi karena menentukan arah hukum, ekonomi, dan kebijakan publik.

“Pemuda tidak boleh alergi terhadap politik. Mereka bisa berperan dari luar sistem melalui kontrol sosial dan gerakan moral, tetapi juga harus berani masuk ke dalam sistem sebagai aktor politik,” ungkap Ir Ahmad Wahyudi.

Dalam diskusi tersebut, HMI Banyuwangi menegaskan sikapnya bahwa pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurut HMI, mahalnya biaya politik tidak boleh dijadikan alasan untuk menarik kembali hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

“Masalah biaya politik bukan terletak pada sistem pemilihan langsung, tetapi pada rendahnya literasi politik masyarakat dan lunturnya semangat gotong royong,” kata Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi, Ilham Layli Mursidi. 

Menurutnya, jika kesadaran politik publik kuat, politik uang dan biaya tinggi dapat ditekan secara kolektif. Ilham juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada bilik suara. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjalankan amanat rakyat secara jujur dan berpihak. 

“Kekecewaan publik lahir ketika pemerintah lupa bahwa kekuasaan adalah mandat, bukan hadiah,” terangnya. (*)