TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Polemik kegiatan study tour SMA Negeri ternyata juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Tepatnya di SMAN 1 Genteng. Karena diduga melakukan kesalahan saat pelaksanaan study tour, setidaknya dua orang siswa dikeluarkan secara sepihak oleh pihak sekolah.

Akibatnya, orang tua siswa pun berang. Bagaimana tidak, study tour dengan tujuan Jakarta–Bandung–Yogyakarta yang digelar pada 2–8 Februari 2025 tersebut bukan hanya memberatkan dengan biaya Rp2,5 juta per siswa, tetapi juga diselenggarakan oleh pihak sekolah. Saat pelaksanaan, kegiatan itu berada dalam pendampingan, pengawasan, dan tanggung jawab sejumlah guru SMAN 1 Genteng.

Namun nyatanya, ketika siswa melakukan kesalahan saat mengikuti study tour, pihak SMAN 1 Genteng dengan mudah mengeluarkan mereka secara sepihak. Keputusan ini terkesan cuci tangan dan melempar tanggung jawab kepada wali murid.

Padahal, semestinya guru menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyukseskan tujuan pendidikan nasional, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membina siswa agar menjadi generasi berbudi pekerti luhur.

Orang Tua Mengadu ke DPRD Banyuwangi

Berdasarkan penelusuran TIMES Indonesia, salah satu siswa yang dikeluarkan oleh pihak SMAN 1 Genteng setelah kegiatan study tour ke Jakarta–Bandung–Yogyakarta adalah EGM, siswa kelas XI F2. Ia merupakan putra dari HS, warga Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi.

Demi memperjuangkan hak sekaligus menjaga psikologi anaknya, HS kini meminta pendampingan dari Irwanto, dan Sugeng, keduanya pengurus MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi. Pada Selasa (11/3/2025), mereka mengadu kepada Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.

“Kami mengadu kepada wakil rakyat karena menilai dalam kasus study tour ini ada indikasi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan pihak sekolah,” ujar Irwanto, Rabu (12/3/2025).

Ketua Harian MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi yang baru disumpah sebagai advokat itu juga meminta adanya evaluasi terkait penyelenggaraan study tour, seperti yang dilakukan oleh SMAN 1 Genteng.

“Kejadian ini menjadi bukti bahwa study tour bukan hanya memberatkan atau menambah beban biaya bagi wali murid. Namun, saat terjadi sesuatu dalam pelaksanaannya, pihak sekolah justru diduga cuci tangan dan tidak bertanggung jawab,” beber Irwanto.

Minim Pengawasan, Siswa Terlibat Kasus Miras

Dalam study tour ini, pihak SMAN 1 Genteng mengatur peserta untuk menginap selama dua malam di hotel yang berdekatan dengan Jalan Braga, Bandung. Seperti diketahui, kawasan tersebut dikenal memiliki banyak tempat hiburan malam yang menyediakan minuman keras hingga wanita penghibur.

“Ini yang kami sesalkan. Mengapa pihak sekolah memilih hotel yang berdekatan dengan Jalan Braga, Bandung? Mengapa tidak dipertimbangkan bahwa siswa peserta study tour masih di bawah umur, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mudah terpengaruh?” ujar Irwanto.

Karena rasa penasaran, lanjutnya, sejumlah siswa menghabiskan malam di salah satu kafe yang menyajikan minuman keras hingga mabuk. Hal ini diduga terjadi lantaran pada malam kedua menginap di Bandung, para siswa diberi kebebasan untuk berjalan-jalan tanpa pendampingan dan pengawasan dari guru pendamping study tour.

“Begitu ketahuan mabuk, sejumlah siswa dikeluarkan secara sepihak oleh pihak sekolah. Padahal, study tour ini digelar oleh sekolah. Seharusnya seluruh siswa menjadi tanggung jawab sekolah,” cetus H. Sugeng.

“Ini yang sangat kami sayangkan. Jika benar para siswa peserta study tour dibiarkan berjalan-jalan tanpa pendampingan di Bandung, siapa yang bertanggung jawab jika mereka tersesat, menjadi korban kejahatan, atau mengalami kecelakaan?” imbuhnya.

DPRD Banyuwangi Turun Tangan

Mendengar kronologi kejadian, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Harianto, sempat menelepon Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Genteng, Minarto. Namun, Minarto hanya menjawab bahwa dirinya sedang menyetir. Ketika ditanya alasan dua siswa dikeluarkan dari sekolah setelah study tour ke Jakarta–Bandung–Yogyakarta, Minarto tidak memberikan jawaban.

Atas kejadian ini, Michael yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi berkomitmen untuk mengawal kasus study tour SMAN 1 Genteng. Terlebih, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, sedang mengusung program prioritas di sektor pendidikan, salah satunya adalah Zero Drop Out di kalangan pelajar.

“Kasus study tour ke Jakarta–Bandung–Yogyakarta yang dilakukan SMAN 1 Genteng ini sudah kami laporkan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa,” tandas Michael.

Kasus study tour yang dilakukan pihak SMAN 1 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, ini tampaknya memang perlu mendapat perhatian bersama. Sebab, selain study tour ke Jakarta–Bandung–Yogyakarta dengan biaya Rp2,5 juta per siswa, diduga ada pula study tour lokal Banyuwangi yang dikenakan biaya ratusan ribu rupiah. Hal ini menimbulkan indikasi adanya praktik bisnis study tour di lingkungan SMAN 1 Genteng.

Sayangnya, terkait kasus siswa yang dikeluarkan sepihak setelah study tour, Kepsek SMAN 1 Genteng, Minarto, S.Pd., M.T., enggan memberikan komentar. Pertanyaan dari TIMES Indonesia hingga kini belum dijawab.(*)