TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Jakarta, 24 Februari 2024 - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 sebagai langkah utama daripada memperdebatkan wacana penggunaan hak angket. AHY mengungkapkan pandangannya ini dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Sabtu (24/2/2024).

Menurut AHY, setelah pertarungan politik dalam Pemilu, munculah kelompok masyarakat yang merasa kecewa dan marah karena belum mencapai tujuan politik mereka. Oleh karena itu, dia menilai bahwa saat yang tepat untuk memulai proses rekonsiliasi yang sejati dan tulus.

"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY setelah berbicara dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta. AHY menekankan bahwa sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dia melihat pentingnya fokus pada rekonsiliasi daripada mengadopsi wacana yang tidak mendesak.

AHY juga menyoroti bahwa meskipun hasil penghitungan suara Pemilu 2024 masih dalam proses, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul secara signifikan. Namun, dia menegaskan perlunya menghormati proses demokratis dan menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Walaupun sekali lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata AHY.

Meskipun Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, AHY menekankan bahwa partainya tetap menghormati hak konstitusional partai politik lain untuk menggunakan hak angket. Namun, ia menegaskan bahwa Demokrat tidak melihat urgensi dalam hal ini.

"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.

AHY juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas politik selama sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurutnya, 8 bulan yang tersisa menjadi masa transisi yang penting bagi kepemimpinan nasional, yang harus diawasi dengan cermat.

Dengan pernyataan dan pandangan yang diutarakan AHY, fokus pada rekonsiliasi dan stabilitas politik pasca-Pemilu 2024 menjadi prioritas utama bagi Partai Demokrat dalam membangun kembali keharmonisan dan kemajuan bangsa. (*)