TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Banyuwangi terus menunjukkan komitmennya mewujudkan kabupaten inklusif yang ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen itu diwujudkan melalui Rembug Disabilitas, forum yang digelar Senin (15/9/2025) di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi.

Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus merumuskan langkah bersama antara pemerintah kabupaten dan komunitas disabilitas.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, menegaskan, meski di tengah keterbatasan anggaran, berbagai kebijakan selalu diupayakan agar berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat.

"Kami berkomitmen agar fasilitas di Banyuwangi bisa melayani semua teman-teman disabilitas. Intinya kita perlu kolaborasi, saling mengingatkan," ujar Ipuk.

Tak hanya itu, Pemkab Banyuwangi berencana menerbitkan peraturan bupati untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Bahkan, jika memungkinkan, aturan tersebut akan ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda).

"Terima kasih atas saran-sarannya dari teman disabilitas. Semoga Banyuwangi menjadi kota yang ramah untuk segala kelompok," tambah Bupati.

Lima Isu Utama Dibahas dalam Forum

Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menjelaskan, Rembug Disabilitas membahas lima isu utama: kesehatan, pekerjaan, sosial, pemberdayaan, dan bidang lain yang terkait.

"Teman-teman mengupas lima bidang tersebut dari tiga sisi: persoalannya apa, faktanya seperti apa, dan harapannya seperti apa. InsyaAllah, akan kami akomodir satu-persatu," kata Suyanto, yang akrab disapa Yayan.

Hasil rembug ini akan menjadi masukan penting untuk penyusunan program pemerintah ke depan, termasuk solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas.

Usulan Nyata dari Komunitas Difabel

Perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Bibit, menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi para penyandang disabilitas di Banyuwangi. Dalam pertemuan itu, organisasi-organisasi mengusulkan beberapa hal penting yakni Penyediaan transportasi publik ramah difabel, Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, dan Pelibatan komunitas difabel dalam kampanye kesehatan.

"Kami juga menekankan perlunya pendekatan lintas sektor dan keterlibatan aktif OPD dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas," ujarnya.

Forum ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju Banyuwangi yang lebih inklusif, di mana semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses hak dan layanan publik secara adil. (*)