TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Perjuangan Michael Edy Hariyanto, SH MH, untuk para petani memang sangat luar biasa. Guna mencegah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi tersebut menghadap Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ditjen PSP Kementan RI).

Di situ, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, tersebut mengungkap bahwa penyebab utama kelangkaan pupuk subsidi bukan pada distribusi. Melainkan pada jumlah kuota jatah pupuk subsidi per hektar.

“Berapa kebutuhan pupuk urea, NPK dan pupuk organik yang penting diperhatikan. Kalau di Banyuwangi, kebutuhan rata-rata pupuk urea paling sedikit 3 kuintal per hektar, ada yang 4 kuintal, ada yang 5 kuintal, kalau jagung malah 1 ton,” kata Michael, Selasa (11/2/2025).

“Sementara rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan RI), hanya 2,5 kuintal per hektar. Kalau petani saat kami tanya, bisa apa tidak 2,5 kuintal, mereka jawab gak bisa, bisa gak ada buahnya,” imbuhnya.

Jadi, menurut Michael, biang kelangkaan pupuk subsidi sebenarnya bukan pada distribusi. Melainkan pada rekomendasi Kementan RI, terkait jatah kuota pupuk subsidi per hektar yang hanya 2,5 kuintal saja. Atau jauh dibawah kebutuhan petani.

“Karena tanah kita sudah tandus, rusak karena kebanyakan pupuk kimia,” ungkapnya.

Di hadapan staf Dirjen PSP Kementan RI, sebagai solusi, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, meminta ada penyesuaian kuota jatah pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan petani. Dia meminta pemerintah bukan hanya fokus pada administrasi dan alur distribusi pupuk subsidi.

“Kalau distribusi, administrasi, sudah sangat bagus. Namun yang lebih utama adalah jatah kuota pupuk subsidi harus disesuaikan dengan kebutuhan petani,” ujarnya.

Ketika kuota jumlah pupuk subsidi tidak segera disesuaikan, masih Michael, dia khawatir bisa mengganggu kesuksesan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian, dia meminta Kementan RI untuk bukan hanya fokus pada aturan. Tapi lebih mengedepankan kebutuhan riil para petani dilapangan.

“Kami contohkan, kebutuhan pupuk subsidi sesuai e-RDKK (elektronik Rencana Definitf Kebutuhan Kelompok) yang diajukan Banyuwangi, 51 ribu ton, dulu 54 ribu (mengacu jatah kuota pupuk subsidi 2,5 kuintal per hektar), yang dipenuhi 43 ribu ton saja. Kalau terus begini, program ketahanan pangan bisa gagal,” urai Michael.

Kedatangan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ke Kementan RI ini didampingi sejumlah wakil rakyat Bumi Blambangan. Di antaranya, Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, Anita Rani, Inayanti Kusumasari dan Saiful Anam.

Kedatangan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi menghadap Dirjen PSP Kementan RI, bukan tanpa alasan. Sebagai wakil rakyat, Michael memang sangat pro kemajuan sektor pertanian.

Di sisi lain, dia memahami kebutuhan bercocok tanam. Putra daerah Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi ini dinilai mengetahui kebutuhan petani dalam distribusi pupuk subsidi. (*)

Pewarta : Syamsul Arifin

Editor :