TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Setelah Kabupaten Banyuwangi kembali menyadang status PPKM Level 1, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar Banyuwangi) mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan saat ada di lokasi wisata.

Hal ini sebagai upaya dalam mempertahankan agar Kabupaten Banyuwangi tidak kembali ke level 2 maupun 3. Sehingga masyarakat bisa aman dan nyaman dari Covid-19 dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kepala Disbudpar Banyuwangi, M Yanuarto Bramuda mengatakan selain dengan penerapan protokol kesehatan secara baik, langkah evaluasi serta monitoring juga terus Ia lakukan.

"Kita tetap mendorong agar para pengelola wisata maupun wisatawan bisa disiplin dalam menerapkan prokes, supaya kedepan kita masih bisa menikmati liburan dan sektor ekonomi yang ada bisa terus tumbuh pasca terpuruk di bulan-bulan lalu," kata Bramuda, Rabu (1/12/2021).

Lanjutnya, sebagai kabupaten yang memiliki segudang pariwisata, antisipasi dan pengawasan menjadi senjata dalam menekan penyebaran Covid-19 di Bumi Blambangan.

Selain itu, partisipasi masyarakat untuk terus berkomitmen melindungi diri dari Corona melalui Vaksinasi maupun penerapan prokes juga menjadi langkah efektif dalam menghindari terjadinya gelombang ketiga Covid-19.

"Kita harapkan masuknya Kabupaten Banyuwangi ke PPKM Level 1 ini membawa berkah dan awal yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi di bulan-bulan mendatang," cetusnya.

Sebelumnya, melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 63 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada level 3, 2, dan 1 tanggal 30 November sampai 13 Desember 2021, Kabupaten Banyuwangi bersama 12 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur berada pada level 1.

"Ini kerja keras kita bersama, mulai dari keseriusan pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi, hingga peran berbagai pihak maupun keaktifan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan berbuah penurunan ke level 1," ujar Bramuda.

Untuk itu, Disbudpar Banyuwangi terus berupaya menekan penyebaran Covid-19 di destinasi wisata dengan monitoring maupun evaluasi yang diadakan secara berkala. Selain itu, pihaknya juga akan memantau fasilitas prokes yang ada di obyek wisata. (*)