Banyuwangi – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi menyatakan sikap tegas untuk tidak terlibat dalam wacana aksi penurunan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan Wakil Bupati, Mujiono, yang belakangan beredar di ruang publik.

Sikap ini didasarkan pada pertimbangan rasional, terutama terkait ketiadaan landasan hukum atau legal standing yang jelas dalam tuntutan tersebut.
 

PC HMI Banyuwangi menilai bahwa dorongan untuk menurunkan kepala daerah tidak bisa dibangun hanya atas dasar opini, spekulasi, atau tekanan massa tanpa pijakan konstitusional. 

Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan hukum, mekanisme pemberhentian kepala daerah telah diatur secara tegas melalui prosedur formal, bukan melalui mobilisasi aksi yang berpotensi melampaui batas etika dan legalitas.

"Setiap tuntutan politik harus memiliki basis hukum yang kuat. Tanpa itu, aksi penurunan kepala daerah justru berisiko menjadi preseden buruk bagi praktik demokrasi kita," tegas Ketua PC HMI Banyuwangi, Ilham Layli Mursyidi, Rabu (6/5/2026).

Baca juga

Akhiri Dualisme, GMNI Banyuwangi Tegaskan Komitmen Persatuan dan Kaderisasi

Lebih jauh, PC HMI Banyuwangi mengkritisi berkembangnya narasi yang cenderung simplistik dan provokatif, seolah-olah pergantian kepemimpinan dapat dilakukan secara instan melalui tekanan jalanan. 

Padahal, pendekatan semacam ini tidak hanya mengabaikan prinsip due process of law, tetapi juga berpotensi merusak tatanan demokrasi yang seharusnya dijaga bersama.

Selain itu, penyebaran isu tanpa verifikasi yang memadai dinilai sebagai bentuk pengaburan ruang publik yang sehat. Alih-alih mendorong akuntabilitas, narasi yang tidak berbasis data justru membuka ruang disinformasi dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

HMI menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah daerah tetap merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun demikian, kritik tersebut harus disalurkan melalui mekanisme yang sah, seperti pengawasan legislatif, jalur hukum, maupun partisipasi publik yang terukur dan bertanggung jawab.

Baca juga

Ali Yafie Nahkodai PKB Situbondo 2026-2031, Siap Jalankan Politik Kehadiran untuk Masyarakat

Dengan demikian, HMI Banyuwangi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam euforia gerakan yang tidak memiliki legitimasi hukum. Stabilitas sosial dan kedewasaan berdemokrasi harus ditempatkan di atas kepentingan jangka pendek yang berpotensi menimbulkan instabilitas.

"Sebagai organisasi kader, HMI berkomitmen untuk terus mendorong budaya kritik yang berbasis argumen, data, dan kerangka hukum yang jelas, demi menjaga kualitas demokrasi yang substantif di Banyuwangi," tutup Ilham. (*)