JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, menilai penerapan status darurat militer belum tepat untuk merespons aksi unjuk rasa yang belakangan terjadi di Jakarta maupun sejumlah daerah lain.

Dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) Dudung menegaskan bahwa penetapan darurat militer tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, ada prosedur panjang yang harus ditempuh sebelum keputusan tersebut diberlakukan.

“Darurat militer saya sampai sekarang belum dengar. Ya, tentunya apabila melaksanakan darurat militer itu tahapannya panjang,” ujar Dudung, mengutip Antaranews.com.

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan, pengerahan TNI di lapangan selama demonstrasi hanya bersifat membantu kepolisian dalam menjaga keamanan. Situasi yang terjadi saat ini, lanjutnya, belum masuk kategori yang memerlukan status darurat militer.

“Menurut saya, masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan dan tidak serta-merta. Seperti waktu di Aceh, tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer,” jelas Dudung.

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Ia menekankan, setiap langkah penanganan krisis harus ditempuh secara proporsional dan berdasarkan skala prioritas.

“Kalau misalnya langsung darurat militer, pasti ada skala yang harus diprioritaskan,” ujarnya. (*)