BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/3/2026).

Forum strategis tersebut menjadi titik awal perumusan arah pembangunan Banyuwangi di tengah tantangan global yang semakin dinamis.

Dalam sambutannya, Ipuk menegaskan bahwa pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi, serta penguatan pariwisata berkelanjutan.

“Perencanaan penyusunan pembangunan daerah 2027 dihadapkan dalam situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak, mengganggu rantai pasok, serta menimbulkan tekanan inflasi,” kata Ipuk.

Selain itu, isu strategis nasional juga menjadi perhatian, seperti penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan perubahan iklim, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, hingga transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM, serta digitalisasi sektor produktif.

Ipuk juga menekankan pentingnya reformasi pendidikan dan pemerataan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM, serta pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Oleh karena itu, kami mengajak semuanya untuk melihat ke depan, menyikapi tantangan dan mengubahnya menjadi peluang. Berupaya sekuat tenaga mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” ujarnya.

Delapan Program Prioritas 2027

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Banyuwangi menetapkan delapan prioritas program tahun 2027, meliputi peningkatan kualitas SDM, reformasi perlindungan sosial, transformasi ekonomi lokal, penguatan pariwisata berkelanjutan dan UMKM naik kelas, serta peningkatan produktivitas pertanian.

Dalam sektor pertanian, Ipuk menegaskan akan diberlakukan larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional.

“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kita beri larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan swasembada pangan Bapak Presiden,” tegasnya.

Untuk penguatan SDM responsif, Pemkab meluncurkan program beasiswa “Banyuwangi Progresif” yang difokuskan pada sektor kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Selain itu, digelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) guna menjaring talenta inovatif daerah.

Prioritas lainnya mencakup pembangunan infrastruktur berkelanjutan, digitalisasi layanan publik serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, pengelolaan lingkungan hidup partisipatif dan ketahanan bencana, serta penguatan harmonisasi masyarakat dan kondusivitas wilayah.

“Untuk infrastruktur, kita akan tuntaskan perbaikan jalan poros antar kecamatan. Keluhan terbesar rakyat hari ini adalah tentang infrastruktur. Kami akan fokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antarwilayah ini agar rakyat bisa melintas dengan aman dan lancar,” ujar Ipuk.

Musrenbang RKPD 2027 diikuti secara luring dan daring oleh jajaran OPD, kepala desa, lurah, camat se-Banyuwangi, serta berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan Pemprov Jawa Timur, DPRD, aparat keamanan, tokoh agama, akademisi, budayawan, dan organisasi masyarakat.

Ipuk berharap forum tersebut mampu menghasilkan solusi terbaik dalam menyikapi berbagai isu nasional maupun provinsi, sekaligus tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Banyuwangi.

“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan di masa yang akan datang,” pungkasnya. (*)