TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengumumkan bahwa nilai tukar rupiah menunjukkan kestabilan yang menggembirakan, bahkan relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa mata uang regional seperti ringgit Malaysia, baht Thailand, dan won Korea Selatan. Dalam pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur BI Bulan Januari 2024, Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan stabilisasi BI dan aliran portofolio asing yang masuk menjadi faktor utama dalam mendukung ketahanan nilai tukar rupiah.

Menurut Perry Warjiyo, nilai tukar rupiah hingga 16 Januari 2024 mencatatkan kestabilan yang baik dengan hanya mengalami pelemahan sebesar 1,24 persen dari akhir Desember 2023. Sementara itu, mata uang regional seperti ringgit Malaysia, baht Thailand, dan won Korea Selatan masing-masing mengalami pelemahan lebih signifikan, yaitu 1,95 persen, 2,82 persen, dan 3,24 persen.

Ketahanan nilai tukar rupiah ini, kata Perry, adalah hasil dari kebijakan stabilisasi BI yang konsisten dan kembalinya aliran portofolio asing. Hal ini sejalan dengan daya tarik yang tetap tinggi terhadap imbal hasil aset keuangan domestik serta prospek ekonomi Indonesia yang positif.

Pandangan ke Depan

 Perry Warjiyo menyatakan bahwa kecenderungan ke depan menunjukkan nilai tukar rupiah akan tetap stabil, bahkan cenderung menguat. Hal ini didukung oleh meredanya ketidakpastian global, penurunan imbal hasil obligasi negara maju, dan penurunan tekanan penguatan dolar AS.

Positifnya perkembangan nilai tukar rupiah ke depan diharapkan akan diperkuat oleh kebijakan stabilisasi BI, serta penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen seperti Sekuritas Rupiah BI (SRBI), Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI). Ini diharapkan mampu menarik aliran masuk portofolio asing dan meningkatkan kedalaman pasar uang.

Koordinasi Erat dengan Pemerintah dan Sektor Usaha

Guna mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi erat dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha. Hal ini sebagai langkah konkret untuk memastikan efektivitas dari kebijakan yang diterapkan.