TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digagas Pemerintah Pusat akan diperluas ke 41 kabupaten/kota. Karena dinilai berhasil, Banyuwangi yang menjadi daerah piloting diminta menjadi contoh dan berbagi pengalaman kepada kepala daerah lain.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, secara khusus didapuk untuk memaparkan succes story pelaksanaan piloting Bansos Digital tersebut di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Di hadapan jajaran kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Ipuk mengulas perjalanan implementasi program ini mulai dari kendala di lapangan, tantangan teknis, hingga solusi yang ditempuh pemerintah daerah.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur digital. Proses pendataan penerima Bansos berbasis digital membutuhkan perangkat dan jaringan internet yang memadai. Kenyataannya tidak semua wilayah Bumi Blambangan memiliki akses sinyal yang stabil.

“Di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” kata Ipuk, Selasa (3/2/2026).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi tidak tinggal diam. Ipuk mengerahkan berbagai elemen masyarakat dan aparatur untuk turun langsung mendampingi warga dalam proses pendataan. Model jemput bola diterapkan agar tidak ada satu pun warga sasaran yang terlewat.

Pendampingan dilakukan oleh ASN, staf desa/kelurahan, kades Dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama. Total lebih dari empat ribu orang terlibat aktif dalam proses ini, semuanya bergerak tanpa anggaran khusus.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi Bansos ini,” beber Ipuk.

Ipuk menjelaskan, di wilayah yang sulit sinyal, warga diarahkan datang ke kantor desa untuk didata. Pemkab juga mengatur jadwal per desa agar proses berjalan tertib dan jaringan internet dapat dimanfaatkan secara bergantian.

“Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut (sinyal) biar tidak lemot,” jelasnya.

Paparan Ipuk, mendapat perhatian serius dari para kepala daerah yang hadir. Di antara yang hadir tampak Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, serta sejumlah kepala daerah lainnya.

Sebelumnya, para kepala daerah juga mendapatkan pemaparan mengenai Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi negara.  Di antaranya Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Turut memberikan paparan pula Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa keberhasilan Banyuwangi menjadi modal penting untuk perluasan program ini secara nasional.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ucapnya. (*)