TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi mencatat angka pengangguran di Banyuwangi mengalami peningkatan sebanyak 26.472 jiwa pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan kenaikan 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan 5 tahun lalu.

Tercatat pada tahun 2015, angka pengangguran bebas di kabupaten Banyuwangi mencapai 22.780 jiwa. sementara di tahun 2016 - 2017 sebanyak 27.840 jiwa.

Pada tahun 2018 sebanyak 33.114 jiwa dan di tahun 2019 sebanyak 37.054 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 sendiri tercatat mencapai angka 49.252 jiwa.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banyuwangi, Goenawan Setyabudi menyampaikan sejak 5 tahun terakhir kabupaten yang berjulukan sejuta destinasi wisata ini memang mengalami kenaikan angka pengangguran bebas. Hal ini juga dikarenakan oleh angka kesempatan kerja yang semakin menurun.

"Sejak tahun 2015 tingkat kesempatan kerja di Banyuwangi 97,5 persen, 2016 - 2017 sebanyak 96,9 persen, tahun 2018 ada 96,4 persen, sementara tahun 2019 ada 96,1 persen, dan 2020 sebanyak 94,7 persen," katanya, Kamis (25/11/2021).

Ia menambahkan dengan semakin sedikitnya kesempatan kerja di Kabupaten Banyuwangi membuat angka pengangguran meningkat. Ditambah lagi dengan rata-rata kenaikan lulusan baik SMA maupun SMK sebanyak 11 persen lebih setiap tahunnya.

"Adanya kenaikan prosentase lulusan SMA/SMK maupun sarjana baru lulus yang notabene masih belum punya pekerjaan. Biasanya anak-anak identik tebang pilih pekerjaan. Hal itu justru membuat angka pengangguran jadi meningkat," lanjut Goenawan.

Goenawan juga mengatakan saat ini banyak sekali jurusan sekolah yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga membuat lulusan SMK menjadi salah satu penyumbang pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Timur.

"Memang kondisi jurusan yang ada itu tidak ada kesesuaian dengan kondisi di lapangan kerja. Sementara dinas sendiri tidak bisa mengendalikan jurusan yang ada di SMK karena itu merupakan wilayahnya pemprov," ujarnya.

Kendati demikian, Ia menyampaikan angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi sendiri masih ada di bawah prosentase nasional maupun provinsi. Prosentase tingkat nasional sendiri saat ini ada di angka 7 persen, sementara tingkat provinsi sebanyak 5,8 persen dan di Kabupaten Banyuwangi ada di angka 5,34 persen.

Untuk itu Disnakertrans Kabupaten Banyuwangi terus melakukan manuver untuk menurunkan angka pengangguran di Bumi Blambangan. Yakni melakukan kerjasama dengan sejumlah industri yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19, sejumlah kerjasama yang digalakkan mengalami hambatan.

"Kondisi masyarakat yang masih tebang pilih itu juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Semisal anak mudanya itu mau dan tidak pilih-pilih pekerjaan. Karena kita ini sifatnya hanya bisa melakukan pembinaan," ujarnya.

Disnakertrans Kabupaten Banyuwangi juga telah mendorong adanya program Bursa Kerja Khusus atau BKK di setiap SMK yang ada di kabupaten paling timur pulau Jawa ini. Bagi lulusan sekolah yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa diikutsertakan dalam program tersebut.

"Dari 79 SMK saat ini baru, 36 SMK yang memiliki BKK itu terus kita genjot. Mereka kita koneksikan dengan berbagai perusahaan," ucap Goenawan.

Lanjutnya, untuk membangun kemitraan dengan perusahaan yang ada di luar negeri, pihaknya menggunakan sistem Government to Government atau komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan antar departemen atau lembaga pemerintahan.

"Hal tersebut masih menjadi opsi untuk mengurangi angka pengangguran. Kami memfasilitasi warga Banyuwangi semisal ingin keluar negeri. Jadi semisal dari perusahaan lokal ingin kerja keluar negeri itu kita juga memfasilitasi," ungkap Goenawan.

Terakhir dirinya berharap dengan adanya berbagai terobosan yang dilakukan oleh Disnakertrans bisa menurunkan angka pengangguran di Banyuwangi. (*)