TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Film berjudul ‘Lemah Santet Banyuwangi’ yang dijadwalkan tayang pada 8 Mei 2025, menuai kontroversi di kalangan masyarakat Banyuwangi. Film produksi MD Pictures Pichouse Films ini dianggap mencoreng citra daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Blambangan tersebut.

Ketua PC PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) Banyuwangi, Denny Sun'anudin, bersama sejumlah anggota Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Banyuwangi, menggelar diskusi khusus untuk membahas film tersebut. Mereka bertemu dengan Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, Taufik Rohman, didampingi Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Banyuwangi, Ainur Rofiq.

Pertemuan yang berlangsung di Lounge Disbudpar Banyuwangi ini menghasilkan kesepakatan untuk menolak penayangan film Lemah Santet Banyuwangi, Kamis, (6/3/2025). 

Denny Sun'anudin, Ketua PARFI Banyuwangi, menyampaikan bahwa pihaknya merasa tersinggung dan marah dengan film tersebut. Menurutnya, Banyuwangi telah berupaya keras membangun citra positif sebagai daerah pariwisata dan budaya.

"Dari informasi yang kami kumpulkan, film 'Lemah Santet Banyuwangi' mengadaptasi peristiwa pembantaian dukun santet tahun 1998 di Banyuwangi," ungkap Denny.

Dia menjelaskan, peristiwa pembantaian dukun santet tahun 1998 merupakan modus operandi politik dari kalangan elit. Faktanya, korban pembantaian bukan hanya dukun santet, tapi juga menyasar guru ngaji yang paling banyak menjadi korban.

"Kami menolak keras film 'Lemah Santet Banyuwangi'. Santet yang diajarkan leluhur kami adalah santet mahabbah, yaitu tentang cinta dan kasih sayang," tegasnya.

Ketua Pengurus Komite Media Rekam DKB Banyuwangi, A. Rahmatullah John, juga menyampaikan keberatannya terkait penyebutan nama Banyuwangi dalam judul film tersebut.

"Kami dari dulu sedang bangkit, berbenah dari negeri kami yang berjuluk Banyuwangi. Kami berharap semua pihak yang terlibat dan institusi yang meloloskan film ini untuk membatalkannya," jelas John.

Sementara itu, Plt. Kepala Disbudpar Banyuwangi, Taufik Rohman, menyatakan bahwa pihak produksi film tidak pernah meminta izin atau berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dia  menilai film tersebut dapat merusak citra positif Banyuwangi dan merugikan masyarakat.

"Kami menyayangkan dan menolak film ini. Kami berharap lembaga-lembaga terkait tidak menayangkan film ini secara masif kepada masyarakat, karena dapat merusak nama baik Banyuwangi yang sudah bagus," ujar Taufik. (*)