TIMES BANYUWANGI, MALANG – Kemandirian fiskal menjadi kunci dalam terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang kondusif. Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menyampaikan cita citanya agar Kota Malang bisa mandiri secara fiskal di tahun 2026 mendatang.

Iwan mengatakan, porsi APBD Kota Malang di 2025 ini berasal dari 42 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 58 persen dari dana transfer pemerintah pusat. 

"Angka 42 persen ini angka yang besar. Sehingga Pemkot Malang bisa melakukan kreatifitas dan inovasi untuk mewujudkan infrastruktur yang fundamental," ujar Iwan, Minggu (26/1/2025).

Menurut Iwan, banyak daerah yang porsi APBD-nya didominasi dana transfer yang mencapai 80 persen sementara hanya 20 persen dari PAD. Di lain sisi, akan ada kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan dana transfer itu. 

"Tentu ini akan sangat berpengaruh bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah atau komposisi 80 persen dana transfer dan 20 persen PAD," ungkapnya.

Meski begitu, bagi Iwan, Kota Malang tak akan tergoyahkan. Sebab, porsi PAD Kota Malang saat ini sudah cukup tinggi, yakni 42 persen.  Kemudian, Iwan menyampaikan cita citanya bahwa Kota Malang mampu memperbesar kemandirian fiskalnya. 

"Kota Malang akan lebih baik kedepan kalau komposisinya (APBD) di 2026 bisa kita balik. Semoga program program strategis di 2025 ini kemudian bisa membalikkan menjadi 58 persen PAD dan 42 persen dana transfer," tuturnya. 

Menurutnya, masih ada waktu setahun kedepan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan potensi PAD Kota Malang. Sehingga, cita cita membalikkan porsi PAD lebih besar dari pada dana ditransfer pemerintah pusat bisa terwujud.  

"Mudah mudahan bisa dibalik. Ini doa dan semangat kita bersama agar PAD 2026 bisa lebih tinggi dari dana transfernya. Artinya, Kota Malang tak akan banyak tergantung dari dana pemerintah pusat dalam melakukan inovasi dan kreatifitas," imbuhnya. 

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan pun menilai bahwa kemandirian fiskal akan menjadi tonggak kondusifitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang optimal.  "Kemandirian fiskal bisa menjadi hal yang baik bagi kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ucapnya. (*)