TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut pembentukan Badan Kehormatan MPR atau Majelis Etik MPR sebagai badan yang permanen, seperti badan kelengkapan MPR lainnya adalah hal tepat.

HNW menerangkan bahwa Badan Kehormatan MPR diperlukan sekalipun semua anggota MPR juga anggota DPR maupun DPD, karena faktanya  tidak semua kegiatan MPR ada di DPR dan DPD seperti kegiatan utama di MPR yaitu Sosialisasi 4 Pilar MPR.

Selain itu MPR juga mempunyai pimpinan tersendiri,  selain badan-badan dan sekretariat jenderal. Hal ini terkait dengan kewenangan dan kegiatan di MPR. Badan Kehormatan MPR ini bukan untuk mencari-cari kesalahan di lingkungan MPR, tetapi untuk memberikan dorongan dan legitimasi moral yang kuat agar apa yang dilakukan Pimpinan dan anggota MPR terbingkai dan hanya merupakan  pengamalan kode etik anggota MPR serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ketentuan TAP MPR no VI thn 2001 itu.

"Agar bila ada aduan terkait kegiatan oleh kalangan MPR di MPR, diselesaikannya di Majelis Kehormatan MPR, bukan oleh badan lembaga negara lainnya,” terangnya saat menerima Pengurus PERSIS (Persatuan Islam) Jakarta Pusat di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Komplek Parlemen Jakarta, Senin (8/7/2024).

HNW berharap Badan/Majelis Kehormatan ini segera dibentuk sekalipun di bulan-bulan terakhir masa bakti pimpinan MPR periode 2019-2024, dan agar menjadi warisan positf.  

Politisi PKS ini juga menekankan Badan Kehormatan ini tidak sekadar ad hoc, apalagi tim etik, tetapi menjadi badan permanen. Karena, persoalan etika itu permanen, dan pentingnya melaksanakan etika juga tidak situasional melainkan permanen.

“Itu juga membuktikan keseriusan dukungan kita pada berlakunya etika itu secara permanen, tidak hanya berlaku ad hoc, seharusnya permanen juga, karena keperluan hadirnya ethika dan permasalahan pelaksanaan ethika juga bersifat permanen,” ujarnya.

“Karenanya kami berharap agar MPR pada periode sekarang di akhir masa tugasnya, dapat  mewujudkan  keputusan Pimpinan MPR dalam beberapa kali Rapimnya yaitu membentuk Badan Kehormatan atau Majelis Etik MPR, supaya nanti juga dimasukkan dalam perubahan Tata Tertib MPR, sehingga dalam Tata Tertib MPR nanti selain badan kelengkapan MPR yang ada yaitu Pimpinan MPR, Panitia Ad Hoc, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Anggaran, tetapi juga ada Badan Kehormatan atau apapun namanya nanti. Dengan demikian MPR mempunyai legasi tambahan yaitu terbentuknya Badan Kehormatan MPR,” ucapnya. (*)