TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Dalam kegiatan sidak di beberapa tempat, Komisi IV DPRD Banyuwangi menemukan sejumlah lahan pertanian yang beralih fungsi. Banyak di antaranya, sawah diubah menjadi tambang galian C untuk kepentingan properti dan industri.

Atas banyaknya fenomena ini, DPRD Banyuwangi merasa cemas. Dikhawatirkan, dalam kurun waktu tertentu akan mengancam kelestarian lingkungan termasuk keberlangsungan untuk mempertahankan Banyuwangi sebagai lumbung pangan.

"Kita sidak di empat titik. Satu titik di Dapil satu dan tiga titik di Dapil dua. Yang di dapil dua ini, hampir semua yang digali adalah lahan produktif areal persawahan," kata Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda pada Kamis (8/4/2021).

Tak tanggung-tanggung, lahan pertanian yang disulap menjadi areal pertambangan galian C mencapai puluhan hektar untuk setiap titik. Misalnya saja di Dapil dua, ada satu titik galian C yang menggerus lahan sampai 20 hektare.

Atas fenomena ini, menurut Ficky, Pemkab Banyuwangi tidak memiliki kewenangan terkait perizinan tambang galian C. Meski demikian bukan berarti pihak eksekutif hanya lepas tangan begitu saja.

Ficky menilai, aktifitas tambang pasir tersebut juga bisa berimbas terhadap infrastruktur yang menjadi aset pemerintah daerah. Dalam konteks ini adalah akses jalan. Sejauh ini, Komisi IV DPRD Banyuwangi telah menemukan banyak jalan rusak akibat dilalui angkutan material tambang pasir.

"Banyak jalan-jalan yang rusak akibatnya. Sehingga DPRD harus menjalankan salah satu tupoksi pengawasan. Karena Banyuwangi punya aset alam yang sangat produktif. Kami ingin mengamankan alam kita dan akses infrastruktur yang selama ini banyak yang rusak akibat tonase yang tidak sesuai," katanya.

Jika hal ini terus menerus dibiarkan, maka ditakutkan akan banyak lahan pertanian di Banyuwangi yang beralih fungsi. Lebih parah, kondisi ini bakal merusak citra Banyuwangi sebagai kabupaten dengan produktivitas pertanian yang sangat tinggi di level nasional.

"Banyuwangi ini terkenal dengan kota wisata yang menawarkan panorarma alam, salah satunya ialah kondisi alam persawahan. Kalau lahan pertanian sudah digali seperti ini, terus ke depannya bagaimana nasibnya?," kata politisi PDI Perjuangan berparas elok tersebut.

Sebab itu, dalam waktu dekat Komisi IV akan memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan ini. Baik yang menyangkut alih fungsi lahan pertanian, maupun soal dampak kerusakan jalan yang ditimbulkan dari aktivitas angkutan galian C.

"Komisi IV DPRD Banyuwangi akan menindaklanjuti temuan ini. Kita akan panggil Dinas Pertanian Banyuwangi terkait banyaknya galian C di lahan produktif. Termasuk akan kita panggil dinas PU terkait banyaknya infrastruktur yang rusak gara-gara dilalui kendaraan tambang yang melebihi tonase," ujar Ficky. (*)