TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Puluhan atlet dari berbagai cabang olahraga (Cabor) mengeruduk kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Banyuwangi, Selasa (31/1/2023). Mereka menagih janji dana reward Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2022 yang tak kunjung diberikan. 

Aksi unjuk rasa tersebut diawali dengan berjalan kaki dari Stadion Diponegoro menuju kantor KONI Banyuwangi, dengan diikuti sejumlah pelatih dan mahasiswa yang peduli terhadap nasib para atlet. 

Sesampai di depan Kantor KONI, massa melakukan orasi terkait reward Porprov VII Jawa Timur yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

Para aksi melakukan orasi didepan Kantor KONI Banyuwangi. (FOTO: Fazar Dimas/TIMES Indonesia)

"Bupati telah menggelontorkan Rp 520 juta untuk atlet berprestasi. Tapi tidak ada kejelasan, Koni tidak memberikan hak-hak atlet," ujar perwakilan massa aksi, Sarofi, di depan kantor KONI Banyuwangi.

Dari pantauan TIMES Indonesia, puluhan massa aksi menggunakan seragam kebanggan atlet Banyuwangi pada Porprov 2022 lalu.

Mereka juga membentangkan spanduk yang berisi kritik yang bertuliskan ‘Dikemanakan Anggaran Porprov 2022’ hingga spanduk bertuliskan ‘Usut !!! Dana reward Porprov 2022’. 

Setelah melakukan orasi di depan kantor KONI, massa akhirnya masuk dan ditemui langsung Ketua KONI Banyuwangi, Mukayin. Dalam kesempatan itu, Mukayin memberikan penjelasan terkait proses penganggaran untuk reward.

Karena tidak mendapatkan jawaban pasti atlet yang melakukan aksi akhirnya keluar dari ruang pertemuan. Sebab mereka menginginkan adanya kepastian pemberian reward yang menjadi hak mereka. 

"Sampai hari ini belum ada (reward), bahkan ada beberapa orang tua yang menanyakan," ujar koordinator aksi, M. Sahroni, yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta.

Sahroni, menyampaikan, bahwa dalam aksi ini dirinya hanya sebagai jembatan untuk membantu para atlet mendapatkan haknya. Tidak ada kepentingan lain.

Dia terpanggil membantu karena menurutnya atlet yang sudah menorehkan prestasi untuk Banyuwangi telah di-PHP (Pemberi Harapan Palsu). 

Berdasarkan statemen Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, masih Sahroni, dari dana hibah Pemkab Banyuwangi untuk KONI Banyuwangi senilai Rp 4 miliar, sebesar Rp520, 36 juta disisihkan untuk anggaran reward sebagai bentuk apresiasi. 

"Tapi sampai hari ini masih belum ada. Dan kami berusaha dalam waktu 2x24 jam belum ada tindakan dari Ketua KONI maka kita akan terus mengawal sampai Polda Jatim," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang atlet peraih medali pada Porprov tahun 2022, Atana, mengatakan, saat ini sudah sekitar 8 bulan sejak pelaksanaan Porprov 2022. 

Namun reward yang menjadi hak atlet belum kunjung dicairkan.  Padahal, menurut atlet panahan ini, sudah sejak awal atlet yang meraih medali dijanjikan akan mendapatkan reward. "Juara I Rp10 juta, juara II Rp7 juta, juara III Rp 4 juta," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KONI Banyuwangi, Mukayin menyatakan, pada tahun 2022 Pemkab Banyuwangi memang memberikan dana hibah sebesar Rp4 miliar pada KONI Banyuwangi. 

Dia menjelaskan, dana reward itu seharusnya diajukan melalui anggaran perubahan keuangan (PAK) tahun 2022.

Namun, kata dia, itu tidak mungkin dilakukan. Sehingga sebagai bentuk tanggungjawab dirinya sebagai Ketua KONI sehingga dirinya mengajukan dana reward itu dalam anggaran tahun 2023.

"Itu sudah clear, jumlahnya sudah klir dan amplop sudah saya siapkan, tanda terima sudah saya siapkan, kapanpun dana cair pasti atlet yang berhak menerima saya undang," tegasnya.

Mengenai alokasi dana reward senilai Rp 520 juta, Mukayin menyebut pada saat penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dirinya berasumsi KONI Kabupaten /Kota  tetap mendapatkan bantuan dari KONI Provinsi.

"Karena dari tahun ke tahun selalu ada bantuan dari KONI Provinsi. Itulah maunya kita untuk tambahan reward. Berhubung keputusan KONI Provinsi tidak ada bantuan operasional dari KONI Provinsi. Tidak ada, kita memang tidak dapat, bisa dicek ke KONI Provinsi," urainya. 

Dalam kesempatan itu, Mukayin mengaku sempat menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur . Bahkan dirinya mengaku sudah dua kali diperiksa di Polda Jawa Timur.

Namun dirinya mengaku tidak paham  berkaitan dengan apa pelaporan yang masuk ke Polda Jawa Timur tersebut. "Saya ditanya tentang  LPJ mulai 2019 sampai 2022 jadi semuanya di-‘petani’," imbuh Ketua KONI Banyuwangi. (*)