BANYUWANGI – Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Michael Edy Hariyanto, mendukung percepatan penyelesaian konflik agraria di Bumi Blambangan. Menurutnya, keberadaan konflik agraria banyak menyusahkan kalangan Wong Cilik serta menjadi penghambat pembangunan daerah.

“Kami akan mengawal dan melakukan pendampingan agar kasus-kasus agraria di Banyuwangi, bisa segera mendapat solusi penyelesaian,” katanya, Jumat (19/4/2024).

Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi ini menyampaikan, wilayah kabupaten paling ujung timur pulau Jawa, didominasi kawasan Perhutani dan perkebunan. Kondisi tersebut menjadi penyumbang munculnya kasus agraria. Sebut saja, seperti yang terjadi di Desa Pakel, Kecamatan Licin, serta didaerah sekitar Perhutani dan perkebunan.

“Keberadaan Perhutani dan perkebunan di Banyuwangi, sebenarnya adalah potensi besar yang bisa menjadi modal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” cetus Michael.

Baca juga

Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi Usulkan Penambahan Dermaga untuk Urai Kemacetan Pelabuhan Ketapang

“Namun jika diwilayah setempat justru terjadi konflik, maka potensi yang ada tidak akan bisa di maksimalkan. Tentunya itu sangat disayangkan,” imbuhnya.

Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan daerah, pentolan kader berlambang Mercy ini berkomitmen akan berupaya keras mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria di Banyuwangi.

Michael optimis apa yang akan dilakukan bakal berbuah hasil. Bagaimana tidak, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

“Dan memang, Ketua Umum kami, Mas AHY, selalu mengarahkan dan mengintruksikan pada kami para kader untuk terus melakukan kebaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tutur Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi yang juga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini. (*)