TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI –  Wacana pemerintah pusat untuk menghapus sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mendapatkan dukungan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH, MH.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini mengatakan bahwa sistem zonasi tersebut tidak cocok diterapkan di Banyuwangi. Menurutnya, kualitas pendidikan di Bumi Blambangan masih belum merata. 

“Saya sejak awal tidak setuju zonasi. SMA dan SMK negeri kita belum memiliki kualitas yang merata di seluruh Banyuwangi,” kata Michael, Senin (2/12/2024).

Sistem zonasi, masih Michael, hanya memberikan ketidakadilan bagi siswa berprestasi di desa yang harus masuk sekolah berdasarkan zonasi. 

“Kalau sekolah di desanya belum setara, anak berbakat justru dirugikan. Banyuwangi belum siap untuk zonasi,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan banyaknya orang tua yang rela pindah alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) demi masuk sekolah favorit yang mereka inginkan. Maka dari itu, pihaknya menyarankan agar sistem zonasi dihapus sepenuhnya. 

“Banyak orang pindah KTP hanya demi zonasi. Ini memaksa masyarakat berbohong demi sekolah favorit,” ujarnya.

Michael menilai, solusi yang lebih efektif adalah dengan meningkatkan kualitas seluruh sekolah di Banyuwangi. Dengan begitu, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas, tanpa harus terkendala oleh zona tempat tinggal.

“Solusi terbaik adalah pemerataan mutu pendidikan, bukan sistem yang memaksa,” tegas Michael.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghapus kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. 

Menurut orang nomor 2 di Republik Indonesia (RI), PPDB jalur zonasi belum bisa diterapkan di semua wilayah. Gibran merujuk pada pengalamannya saat menjabat Wali Kota Solo, di mana dia kerap menerima keluhan yang sama terkait sistem zonasi seperti perpindahan domisili menjelang penerimaan siswa baru. (*)