TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Sering dikeluhkan masyarakat karena pelayanan buruk, DPRD Banyuwangi memanggil perwakilan kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan (ATR BPN) untuk hadir dalam rapat dengar pendapat atau Hearing. Namun, seakan tidak mengindahkan, tidak ada satupun perwakilan dari pihak ATR BPN Banyuwangi hadir dalam rapat tersebut.

Perlu diketahui, rapat hearing dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan buruk kantor ATR BPN Banyuwangi. Salah satunya terkait pengurusan surat sertifikat hak tanah. Bahkan, pada beberapa waktu lalu, puluhan massa sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor ATR BPN setempat.

Rapat dengar pendapat itu, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto SH, MH. Dia sangat menyangkan sikap ATR BPN setempat yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Bahkan, anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat itu, merasa tidak dihargai sebagai anggota DPRD Banyuwangi.

Menurutnya, jika memang pimpinan dari ATR BPN Banyuwangi tidak bisa hadir setidaknya ada itikad baik. Yakni dengan memberikan utusan kepada anak buahnya untuk bisa menghadiri rapat hearing ini.

“Sudah diundang dan BPN tidak hadir. Ini berarti tidak menghargai DPRD Banyuwangi dan ketuanya,” kata Michael usai menutup rapat hearing, Senin (27/3/2023).

Ketua Fraksi Partai Berlambang Mercy Banyuwangi, itu meminta agar rapat hearing dijadwalkan ulang. Karena hal ini menyangkut dengan rakyat Bumi Blambangan.

“Senin depan kita undang, supaya bisa menjelaskan apa yang dituduhkan kepada ATR BPN tentang berbagai macam masalah-masalah yang ada di Banyuwangi,” ungkapnya.

Namun jika nanti ATR BPN Banyuwangi tidak menghadiri undangannya kembali, Michael tidak akan segan-segan untuk merekomendasikan kepada pimpinan, supaya permasalahan ini ditangani oleh pihak kepolisian.

“Saya akan merekomendasikan, minta pimpinan untuk diurus oleh kepolisian. karena ini ada tindakan pidana yang mengenai uang,” terangnya.

Pasalnya, Michael banyak mendengar aduan keluhan masyarakat terkait membayar ke ATR BPN. Tapi, pihaknya masih menginginkan mendengar penjelasan atau jawaban terkait hal itu.

“Kalau tidak memberikan penjelasan, saya tidak tahu mana yang benar. Yang lapor atau BPN yang benar,” tutunya.

Selain itu, terkait adanya rekomendasi pencopotan kepala ATR BPN Banyuwangi, Budiono, Michael menuturkan hal itu adalah urusan ATR BPN. Tapi, kalau memang kinerja pelayanan kepada masyarakat tidak bagus kenapa tidak dicopot.

“Seharusnya kalau sudah gak bagus seperti ini, gak harus diminta ya harus dicopot,” katanya.

Michael menambahkan, pihaknya siap meminta kepada ketua untuk memberikan rekomendasi. Bukan hanya pencopotan jabatan saja. Tapi juga sebagai peringatan kepada anggota ATR BPN lainnya.

“Jangan membuat rakyat saya tersiksa. Karena surat sertifikat sebagai hak mereka. Tolonglah dibantu,” kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael. (*)