TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Fraksi Partai Demokrat DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, minta agar pengesahan APBD tahun 2022 ditunda.

"Pembahasan kan belum selesai. Masak harus tetap dipaksakan harus ditandatangani," ucap Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, Sabtu (27/11/2021).

Disebutkan, APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 rencananya akan ditandatangani pada Selasa (30/11/2021). Menurut Michael, jika tetap dipaksakan untuk dilakukan sama dengan menciderai amanat masyarakat. Lantaran proses pembahasan belum dirampungkan.

Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi ini menjelaskan. Molornya proses pembahasan terjadi karena adanya keterlambatan penyerahan KUA PPAS oleh eksekutif.

"(Eksekutif) Menyerahkan RAPBD juga terlambat. Akhirnya waktu untuk pembahasan juga ikut molor. Dan kalau tetap dipaksakan untuk ditanda tangani pada tanggal 30 November, waktu untuk pembahasan tidak cukup," jelasnya.

Mengutip Pasal 90 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan bahwa kepala daerah atau eksekutif menyampaikan rancangan KUA PAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Dan kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Sedang di Pasal 104 diamanatkan agar kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir.

"Untuk itu kami minta agar pengesahan APBD tahun 2022 agar ditunda, sampai selesai pembahasanya," cetus Michael.

Guna mendorong percepatan sekaligus memastikan pembahasan APBD Kabupaten Banyuwangi berjalan sesuai aturan yang berlaku, rencananya Fraksi Partai Demokrat DPRD Banyuwangi akan berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Kita laporkan kondisi ini, agar dewan (DPRD Banyuwangi) tidak dipersalahkan dan agar Ibu Gubernur bisa memberi arahan," ujarnya. (*)