TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Suka cita nampak diwajah ratusan Warga Desa Bumiharjo, Kecamacan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada Sabtu malam (3/6/2023), masyarakat pinggiran hutan ini menggelar tumpengan sebagai ungkapan syukur atas goal nya program Reforma Agraria.

Makin meriah, tasyakuran digeber dijalan desa, tepatnya di Dusun Wonoasih. Baik yang berlatar belakang petani, pegawai hingga lintas agama, semua berkumpul menjadi satu.

“Ini merupakan bentuk syukur kami, atas pelepasan kawasan hutan tahap pertama program Reforma Agraria oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ucap Susilo, tokoh masyarakat setempat.

Seperti kata bijak ‘Jangan Pernah Lupakan Jasa Orang Lain’. Dalam tasyakuran, warga mengundang Ketua DPC PROJO Banyuwangi, sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (Tim GTRA) Banuwangi, Rudi Hartono Latif.

Diundang pula Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Handoko. Kebetulan Handoko, yang asli kelahiran Dusun Sugihwaras, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, sedang pulang kampung.

“Mewakili masyarakat, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Rudi beserta jajaran, atas dukungan dan pengawalan program Reforma Agraria. Khususnya di Desa Bumiharjo,” ungkap Susilo.

Suasana tumpengan tasyakuran program Reforma Agraria yang digelar warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, banyuwangi. (Foto : Syamsul Arifin/TIMES Indonesia)

“Terima kasih mendalam juga kami sampaikan kepada Mas Handoko, dan Kepala KSP, Bapak Moeldoko, atas kerja keras penuh keseriusan dalam mendorong percepatan program Reforma Agraria di Banyuwangi dan Jawa Timur,” imbuhnya.

Kebagaiaan yang dirasakan warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, memang sangat beralasan. Selama ini, mayoritas mereka bertempat tinggal diatas tanah milik negara.

Dengan terbitnya surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.485/ Menlhk/ Setjen/Pla.2/5/2023, tertanggal 19 Mei 2023, menandai persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi seluas 696,80 hektar di Banyuwangi. Termasuk diwilayah Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore.

Artinya, dalam waktu dekat impian masyarakat setempat untuk bisa memiliki tanah secara hak milik pribadi segera terwujud. Tentunya bagi mereka yang telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Tim GTRA Banyuwangi.

“Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, karena program Reforma Agraria merupakan program yang dicetus langsung oleh beliau. Terima kasih kepada KLHK, BPN, KSP, PROJO, Bapak Wakil Menteri Desa, Bapak Budie Arie Setiadi, Mas Rudi dan Mas Handoko dan Tim GTRA Banyuwangi,” tandas Susilo diikuti tepuk tangan seluruh warga.

Moh Jamil, Heni dan Abdillah Sabrang, tokoh masyarakat Desa Bumiharjo, juga menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan. Melalui Ketua DPC Projo Banyuwangi, Rudi Hartono Latif dan Sekretaris Jenderal PROJO Pusat sekaligus Tenaga Ahli KSP, Handoko, mereka menitipkan ucapan terima kasih dan salam kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi. Kepala KSP, Moeldoko, Wakil Menteri Desa, Budie Arie Setiadi, KLHK, BPN dan Tim GTRA Banyuwangi, yang diketuai Bupati Ipuk Fiestiandani.

Suasana tumpengan tasyakuran program Reforma Agraria yang digelar warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, banyuwangi. (Foto : Syamsul Arifin/TIMES Indonesia)

Ketua DPC PROJO Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, mengaku turut berbahagia atas goal nya program Reforma Agraria. Menurutnya, pelepasan kawasan hutan tahap pertama ini merupakan bukti komitmen dan kesungguhan Presiden Jokowi, dalam memikirkan kesejahteraan ‘Wong Cilik’.

“Semoga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bumiharjo dan di Kabupaten Banyuwangi,” cetus pria yang juga Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Banyuwangi (Asosiasi BPD Banyuwangi) ini.

Sementara itu, Tenaga Ahli KSP, Handoko menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan tahap pertama di Banyuwangi, murni dibiayai dari APBN. Dengan kata lain, tidak ada pungutan atau biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

Kalau pun ada biaya, akan diumumkan oleh pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Dan bukan dipungut secara sepihak oleh oknum atau pihak tertentu.

“Jadi pelepasan Tanah Objek Reforma Agraria tahap pertama ini gratis. Pemerintah selama ini tidak pernah membebankan biaya apa pun kepada masyarakat,” bebernya.

Handoko juga menjabarkan bahwa pengajuan permohonan pelepasan kawasan hutan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hanya ditangani oleh Tim GTRA. Bukan oleh oknum atau lembaga tertentu. Dan yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) adalah KLHK.

“Pelepasan kawasan hutan tahap pertama ini merupakan langkah awal. Sekaligus sebagai bukti bahwa program Reforma Agraria benar-benar berjalan, untuk itu kami mengimbau agar masyarakat penerima program terus rukun, saling mendukung serta mengikuti prosedur dari pemerintah,” cetusnya.

Dalam tumpengan tasyakuran, ratusan masyarakat Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar doa bersama. Satu persatu pemuka agama secara bergiliran memanjatkan doa. Puncaknya, tumpeng yang dibuat secara swadaya disantap bersama-sama penuh kerukunan. (*)