TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Rencana Bupati Banyuwangi memotong Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp100 juta per desa yang hendak dituangkan kedalam APBD Banyuwangi tahun 2022, urung dilakukan. Dipastikan, pada anggaran tahun depan, dana sekitar Rp1,7 miliar akan tersalurkan sepenuhnya ke desa-desa.

Sebelumnya, sebanyak 189 desa di Banyuwangi terancam pengurangan ADD di tahun 2022. Rencana pengurangan ini menyusul berkurangnya dana transfer pusat ke daerah karena fokus pemerintah RI menangani wabah Covid-19.

Setelah Rancangan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 di sahkan pada 30 November 2021 lalu, terdapat beberapa perubahan yang sudah dilakukan. Salah satunya terkait ADD. Justru sebaliknya, ADD seluruh desa di Banyuwangi tidak jadi dikurangi, malah secara presentase mengalami kenaikan.

"Setelah melalui pembahasan kami siap menyamakan ADD bagi desa-desa di Banyuwangi tahun 2022 sama dengan ADD tahun ini," kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani seperti dikutip TIMES Indonesia, Jumat (3/12/2021).

Meskipun transfer pusat berkurang ke daerah, Bupati Ipuk menaruh harapan tinggi kepada desa. Dia berharap kepada semua Kepala Desa agar menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Terlebih lagi didalam percepatan pemulihan ekonomi akibat wabah Covid-19.

"Kami tagih komitmen para Kades. Jangan sampai kalau ada persoalan kemiskinan, misalnya rumah tidak layak huni kita yang kena. Padahal itu ada di desa. Juga jangan sampai ada anak yang putus sekolah," ujarnya.

Menanggapi secara terpisah, Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Banyuwangi, Anton Sujarwo mewakili anggotanya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Banyuwangi.

"Mewakili Askab, mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Bupati karena sudah tidak mengurangi ADD kami. Apresiasi kami juga tertuju kepada Bapak Sekda Mujiono," kata Anton melalui sambungan selulernya.

Menurut Anton, komunikasi yang baik antara Askab dengan Pemkab Banyuwangi telah terjaga hingga saat ini. Utuhnya ADD tahun depan, menurut Anton adalah wujud kepedulian dan keberpihakan Pemkab kepada desa-desa di Banyuwangi.

"ADD ini adalah anggaran kesejahteraan masyarakat desa. Tidak hanya presentase, kami berharap selanjutnya secara besaran juga bisa bertambah," cetus Anton.

Anton menilai, kemajuan sebuah Kabupaten juga dilihat dari keberhasilan pemerintahan desa. Dia berpendapat, kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa adalah wajah bagi keberhasilan atas kinerja pemerintah daerah menjalankan setiap programnya.

"Membangun memang harus dari desa. Tentunya harus didukung anggaran yang cukup. Bagaimanapun keberhasilan desa adalah keberhasilan daerah. Terimakasih atas solusi yang sudah diberikan oleh Bupati Banyuwangi dan Sekda," pungkas Kepala Desa Aliyan tersebut. (*)