TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Beredarnya surat pengunduran diri Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, Jawa Timur, Dwi Handajani, ST. M.Si, membuat gerah para pihak. Maklum, dalam surat Nomor: 800/3552/429.104/2022, tertanggal 28 November 2022 tersebut, Dwi Handajani mengaku telah mendapat tekanan dan ancaman dari pihak eksternal.

Ancaman yang terjadi disebut telah menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketenangan keluarga. Namun sayang, siapa pihak eksternal yang dimaksud oleh Plt Kepala DLH Banyuwangi, hingga kini masih menjadi misteri.

Ketua ormas Pembela Tanah Air Blambangan (Peta Blambangan), Sholehudin. (FOTO: Fazar Dimas/TIMES Indonesia)

Menanggapi fenomena ini, sejumlah ormas mengaku siap pasang badan untuk pihak Pemkab Banyuwangi atau Plt Kepala DLH Banyuwangi. Salah satunya adalah ormas Pemuda Pancasila.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH, menilai apa yang menimpa Plt Kepala DLH Banyuwangi, tidak boleh dibiarkan. Karena Republik Indonesia, adalah negara hukum. Dengan kata lain, tidak ada sedikit pun ruang untuk aksi ancam mengancam ala ‘Barbarian’.

“Jika seorang pejabat salah, silahkan dikritik atau bahkan diadukan. Tapi jangan sampai melakukan pengancaman,” katanya, Jumat (2/12/2022).

Zamroni mengingatkan, masyarakat Banyuwangi, merupakan masyarakat yang ramah dan berbudaya. Menjunjung tinggi adat ketimuran, serta menghormati kaum perempuan.

Hari ini, lanjutnya, Pemkab Banyuwangi, juga telah mengusung program Banyuwangi Rebound. Dimana salah satu semangatnya adalah merajut harmoni. Dari situ sudah jelas bahwa dalam menyikapi kebijakan yang dianggap kurang tepat, masyarakat diajak untuk mengedepankan diskusi untuk mencari solusi terbaik.

Terlebih negara Indonesia juga sangat menjunjung tinggi penegakan supremasi hukum. Dan tidak menghalalkan aksi pengancaman.

“Kepala DLH Banyuwangi ini kan perempuan, harusnya pihak ekternal ini lebih mengedepankan diskusi untuk mencari solusi. Bukan hanya menyalahkan dan melakukan ancaman,” tandas Zamroni.

“Jika di Banyuwangi sudah ada kelompok yang barbar, kami Pemuda Pancasila siap pasang badan. Indonesia negara hukum dan masyarakat Banyuwangi adalah masyarakat yang berbudaya,” imbuhnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua ormas Pembela Tanah Air Blambangan (Peta Blambangan), Sholehudin. Menurutnya, aksi pengancaman terhadap pejabat pemerintah dilingkungan Pemkab Banyuwangi, sangat mencoreng marwah daerah.

“Kami paham, pejabat bisa salah. Silahkan dikritik, tapi bukan diancam. Apalagi pejabat tersebut seorang perempuan,” ucapnya.

Aktivis muda mantan Ketua Balawangi ini berharap kasus pengancaman terhadap Plt Kepala DLH Banyuwangi, menjadi atensi seluruh elemen masyarakat. Dan pihak Pemkab Banyuwangi dan Polresta Banyuwangi, harus bisa memberi jaminan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pegawai. Baik yang bestatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN.

“Kami pun siap pasang badan pada kasus yang mencederai rasa keadilan dan tidak menghargai hukum serta peraturan seperti ini,” tegas Sholehudin.

Seperti diketahui, beredar surat pengunduran diri Plt Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handajani, ST. M.Si. Berikut ini isi suratnya :

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah diberikan kesempatan untuk belajar dan bekerja dengan profesional sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Dengan mempertimbangkan profesionalisme pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi karena adanya tekanan dan ancaman dari pihak eksternal membuat ketidaknyamanan dalam bekerja dan demi khusyuknya dalam beribadah dan demi ketenangan keluarga (orang tua,suami dan anak-anak saya) maka dengan hormat saya mengundurkan diri dari jabatan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi terhitung sejak tanggal 30 November 2022 dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi sudah tidak menjadi tanggung jawab saya sejak tanggal 30 November 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi saya tetap melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan dan akan bekerja secara profesional. Mohon maaf apabila saya dalam bekerja sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi belum memberikan yang terbaik untuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (*)