TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Upaya peningkatan kompetensi guru agama di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terhambat, lantaran belum adanya anggaran yang terserap untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

Berdasarkan catatan dewan, terdapat ratusan guru agama swasta yang mengajar di SD dan SMP negeri yang belum PPG. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menyediakan anggara PPG di tahun 2024.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ali Mahrus mengatakan mulai tahun 2015 sampai detik ini terdapat 500 lebih guru agama yang belum PPG. Mereka terhambat lantaran belum adanya anggaran di tahun-tahun sebelumnya.

“Karena sesuai aturan, PPG tidak boleh menggunakan uang pribadi. Maka APBD harus menyiapkan hal itu,” kata pria yang akrab disapa Mahrus.

Besar harapan, masih Mahrus, PPG untuk guru agama ini bisa dilakukan secara bertahap. Hal ini untuk mengurangi penumpukan guru-guru yang belum PPG mulai tahun 2015.

“biaya PPG yang dibebankan ke APBD itu sekitar 5 juta per orang. Kita (dewan) mengajukan anggaran sebesar 2 miliyar kepada Pemkab untuk PPG,” jelasnya.

DPRD Banyuwangi terus berkomitmen dan memperjuangkan aspirasi dari guru agama yang belum PPG ini. Pasalnya, PPG ini dianggap penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bumi Blambangan.

“PPG ini sudah disampaikan ke para pimpinan dan anggota dewan, dan harus terealisasi atau tereksekusi di tahun 2024. Agar tidak terjadi penumpukan guru-guru yang belum PPG,” ungkap Mahrus.

Menurut Mahrus, bukan hanya sekedar uang saku dan siswanya saja yang dipikirkan. Tapi peningkatan kapasitas guru juga harus dipikirkan.

“Kalau gurunya tidak disejahterakan, jangan harap pendidikan ini berhasil. Jadi semua harus dipikirkan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa. (*)