TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Dalam upaya menjaga integritas Pilkada Serentak 2024, Koalisi Cek Fakta, yang terdiri dari lebih dari 40 media dan komunitas pemeriksa fakta, kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai penjaga demokrasi. Melalui kegiatan Live Fact-Checking, koalisi ini berhasil mengungkap 77 hoaks dari 98 laporan yang diterima selama proses pemilu berlangsung.  

Laporan hoaks tersebut datang dari 18 provinsi, dengan DKI Jakarta mencatat jumlah tertinggi (14 laporan), diikuti oleh Sumatera Utara (11) dan Sumatera Barat (11). Platform digital menjadi jalur utama penyebaran informasi palsu, dengan TikTok mendominasi (43 laporan), disusul Facebook (32 laporan), dan Twitter/X (15 laporan).  

Fakta dan Data Lawan Ancaman Hoaks 

Dari total laporan, sebanyak 24 kasus berhasil diverifikasi, menghasilkan 61 konten debunking yang langsung disebarkan kepada publik, termasuk 10 konten khusus untuk media sosial. Upaya ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar.  

“Kolaborasi media dan komunitas pemeriksa fakta sangat penting untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan jujur dan bersih,” ujar Wahyu Dhyatmika, Ketua AMSI. 

Wahyu mengatakan koalisi Cek Fakta adalah wujud nyata bagaimana media berperan aktif melindungi masyarakat dari disinformasi yang dapat memecah belah.

Ferry Agusta, Koordinator Cek Fakta TIMES Indonesia, menambahkan melalui kegiatan ini, kami tidak hanya memverifikasi fakta tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari manipulasi informasi. 

"Ini adalah langkah konkret kami untuk menciptakan Pilkada yang aman dan berintegritas,” katanya.

Fokus Kolaborasi Jaga Demokrasi 

Sebaran laporan hoaks menunjukkan bahwa tantangan penyebaran disinformasi bersifat luas dan kompleks. Provinsi lain seperti Jawa Tengah (9 laporan), NTB (10 laporan), dan Aceh (9 laporan) juga mencatat tingginya kasus hoaks. Sementara itu, WhatsApp (4 laporan), Instagram (2 laporan), dan portal berita (2 laporan) juga menjadi saluran hoaks yang diwaspadai.  

Bayu Wardhana, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, menekankan, “Hoaks bukan hanya merusak proses demokrasi tetapi juga menciptakan ketegangan sosial. Inisiatif seperti ini adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang melek informasi.”  

Sinergi untuk Demokrasi yang Kuat 

Koalisi Cek Fakta, yang didukung oleh Google News Initiative, menjadi contoh sukses kolaborasi lintas sektor antara media, teknologi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan disinformasi. Sejak awal tahun politik, koalisi ini telah memverifikasi ratusan laporan hoaks yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi.  

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium MAFINDO, menyebutkan tahun politik adalah puncak dari polarisasi informasi. 

"Kami hadir untuk menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan damai dengan integritas informasi yang terjaga,” ujarnya.  

Dalam menghadapi arus deras hoaks, masyarakat diimbau untuk aktif memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dengan peran penting Koalisi Cek Fakta dan dukungan publik, Pilkada 2024 diharapkan menjadi tonggak demokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari ancaman disinformasi. (*)