TIMES BANYUWANGI, BALI – Dalam Pertemuan Parlemen ASEAN, di Bali, Rabu (24/7/2024), Ketua BKSAP DPR RI dan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menekankan pentingnya memperjuangkan isu-isu pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan tersebut. 

Ia mengajak anggota parlemen ASEAN untuk lebih fokus pada sektor ini agar para petani dapat lebih berdaya dan sejahtera.

Fadli Zon menyampaikan pandangannya pada pertemuan AIPA, Badan Pangan Dunia (FAO), dan IISD yang membahas panduan ASEAN dalam memajukan investasi bertanggung jawab di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan, atau yang dikenal dengan ASEAN-RAI. 

Menurutnya, isu pertanian perlu menjadi prioritas karena kondisi kesejahteraan petani belum sepenuhnya terjamin. Berdasarkan data BPS, penghasilan petani skala kecil hanya sekitar Rp5,23 juta per tahun, sedangkan petani lainnya mencapai Rp22,9 juta per tahun. 

Ia juga menyoroti penurunan kontribusi sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan terhadap PDB sebesar 3,54 persen pada kuartal pertama tahun 2024.

Permasalahan lainnya adalah peningkatan jumlah penduduk yang membutuhkan pasokan pangan. Dengan populasi sebesar 280 juta jiwa, Indonesia memerlukan pangan yang mencukupi untuk tiga kali makan sehari. Di sisi lain, perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem dan gangguan pasokan air, yang berdampak negatif pada sektor pertanian.

Fadli Zon mengungkapkan bahwa HKTI telah mengadakan diskusi awal tahun ini, menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk sektor pertanian. 

Salah satu poin penting adalah meningkatkan keuntungan petani, pekebun, dan peternak hingga 30 persen. 

"Nilai Tukar Petani kita baru mencapai 112,46 pada tahun 2023, ini perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan pupuk, bibit, dan pakan ternak yang memadai," katanya.

Lebih lanjut, Ia juga menyoroti perlunya legislasi yang lebih terpadu untuk sektor pertanian, mengusulkan adanya Undang-Undang Omnibus yang mengatur sektor ini. 

Selain itu, Fadli menyarankan agar fungsi Kementerian Pertanian diperkuat dengan mengintegrasikan urusan yang saat ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. 

"Urusan pertanian harus menjadi urusan wajib di tingkat daerah sebagai langkah afirmatif terhadap sektor pertanian," tegasnya.

Tak hanya itu, Fadli juga menekankan pentingnya regenerasi petani, mengingat hanya sekitar 21 persen petani di Indonesia adalah generasi milenial. "Pertanian perlu dikemas dengan cara yang menarik agar mampu menarik minat generasi muda. Jika tidak, kita akan menghadapi kelangkaan petani dalam beberapa dekade mendatang," katanya.

Menyambut terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, HKTI mendukung berbagai program yang direncanakan, seperti food estate, program makanan bergizi gratis untuk siswa sekolah, swasembada pangan, energi, dan air, serta penyediaan bibit, pupuk, dan pakan ternak langsung ke petani. 

Program-program ini, menurut Fadli, berpotensi tidak hanya mengatasi masalah stunting, tetapi juga memberdayakan bisnis lokal, meningkatkan peran koperasi, dan memperkuat peran petani lokal.

Dalam konteks transformasi pertanian menuju agribisnis, Fadli menegaskan pentingnya peningkatan investasi di sektor ini. ASEAN-RAI, menurutnya, dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut. 

"Panduan ini memberikan manfaat mendasar tidak hanya untuk sektor pertanian tetapi juga untuk tata kelola nasional. Diharapkan, melalui forum ini, parlemen dapat secara konkret mendukung upaya penguatan iklim yang mendukung tata kelola pertanian dan bisnis petani ke depan," ujarnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota parlemen dari berbagai negara ASEAN, yang diharapkan dapat memberikan dukungan nyata dalam mengatasi tantangan di sektor pertanian. (*)