TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Pejabat tinggi keamanan Ukraina, Oleksiy Danilov menuduh Rusia melakukan provokasi di Ukraina Timur yang dilanda konflik untuk memancing militer Ukraina untuk menanggapi, tetapi  Ukraina akan tetap menggunakan cara damai untuk meredakan krisis.

Danilov seperti dilansir Al Jazeera mengatakan pada hari Jumat,  bahwa Ukraina tidak memiliki rencana untuk membebaskan wilayah yang dikuasai separatis itu dengan paksa, dan menambahkan bahwa invasi Rusia skala penuh ke Ukraina tidak mungkin terjadi.

Sebelumnya, para pemimpin separatis dukungan Moskow, yakni Republik Rakyat Luhansk (LPR) dan Republik Rakyat Donetsk (DPR) yang memproklamirkan diri dan berkedudukan di Ukraina Timur itu mengumumkan bahwa mereka akan mengevakuasi 700.000 warga sipil ke Rusia karena kekhawatiran eskalasi besar dalam pertempuran tumbuh.

LPR- DPR dan  yang memproklamirkan diri itu muncul setelah pemberontak dan pemerintah Ukraina saling tuding soal penembakan dan pelanggaran gencatan senjata lainnya di wilayah Donbas yang pecah beberapa hari terakhir ini.

The Moscow Times juga melansir, pemimpin Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa evakuasi ke wilayah tetangga Rostov telah dikoordinasikan dengan kepemimpinan Rusia. "Perempuan, anak-anak dan orang tua harus dievakuasi terlebih dahulu," kata Pushilin.

Pemimpin Republik Rakyat Luhansk,n Leonid Pasechnik juga menimpali  dengan perintah untuk mengungsi ke Rusia tak lama kemudian.

Pemerintahan Rusia menjanjikan 10.000 rubel ($ 130) untuk setiap pengungsi yang tiba di negara itu dari Donbas. Putin juga memerintahkan kepala kementerian situasi darurat untuk segera terbang ke wilayah Rostov, Rusia Selatan untuk mengatur evakuasi dan kedatangan.

Rusia telah mengeluarkan paspor kepada ratusan ribu warga negara yang memisahkan diri itu dalam beberapa tahun terakhir.

Pemimpin Donetsk Pushilin menuding bahwa Ukraina  berencana untuk melancarkan serangan terhadap wilayah yang memisahkan diri itu. Namun Menteri luar negeri Ukraina dengan cepat membantah memiliki rencana untuk menyerang, dan menyebut klaim itu laporan disinformasi Rusia.

Sebelum janji dukungan keuangan Vladimir Putin kepada para pendatang baru itu, baik Kremlin maupun para pemimpin regional di Rostov tidak memiliki informasi atau peringatan sebelumnya tentang evakuasi tersebut.

Gambar yang diposting ke media sosial menunjukkan antrean panjang bus yang menunggu untuk mengevakuasi warga sipil serta penduduk yang mengantre di luar ATM tak lama setelah pengumuman evakuasi.

Sementara itu, tangkapan layar yang diposting ke media sosial menunjukkan pesan teks otomatis yang memerintahkan warga untuk mengungsi dan menyarankan mereka untuk tidak panik. Tetapi dilansir BBC, tidak ada tanda-tanda pergerakan massa yang meninggalkan wilayah tersebut.

Saat konferensi pers di Kremlin bersama Pemimpin Belarusia, Alexander Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, ia melihat bahwa situasi di Ukraina Timur semakin memburuk.

Ia juga disebutkan, membuat tuduhan yang tidak berdasar tentang "pelanggaran massal dan sistematis hak asasi manusia" dan mengabadikan dalam undang-undang diskriminasi penduduk berbahasa Rusia di Ukraina.

Separatis pro-Moskow itu telah mengendalikan Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk yang memproklamirkan diri sejak konflik pecah di Donbas setelah revolusi Maidan Ukraina 2014, yang menggulingkan presidennya yang pro-Rusia dan memicu pencaplokan Krimea oleh Moskow.

Putin kemudian secara teratur mengkritik keberpihakan Ukraina terhadap Barat sejak saat itu, dengan berulang kali menuduh diskriminasi terhadap penutur bahasa Rusia di Ukraina dan mengkritik penutupan outlet media pro-Rusia. Awal pekan ini, dia bahkan mengklaim bahwa Kyiv melakukan "genosida" di Donbas.

"Secara umum di Ukraina ada pelanggaran HAM besar-besaran. Di tingkat legislatif, diskriminasi terhadap penutur bahasa Rusia sedang dikonsolidasikan," kata Putin, Jumat. 

Dia mendesak pihak berwenang di Kyiv untuk melakukan negosiasi dengan para pemimpin separatis.

Kepada wartawan dia mengatakan tetap bersedia untuk membahas krisis di Ukraina dengan para pemimpin barat, tetapi menuduh mereka mengabaikan masalah keamanan Rusia, dan memperingatkan bahwa setiap kesepakatan harus mencakup janji yang mengikat secara hukum bahwa NATO akan menghentikan ekspansi ke timur.

Dia juga menolak prospek sanksi Barat dan berpendapat bahwa AS dan sekutunya akan selalu menemukan alasan untuk menjatuhkan hukuman finansial pada rezimnya. Intervensi itu dilakukan ketika AS menuduh Rusia telah mengumpulkan sekitar 190.000 tentaranya di sepanjang perbatasan Ukraina hari-hari terakhir ini. (*)