TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi telah mengesahkan Perda APBD Banyuwangi Tahun 2022. Di dalam APBD tersebut, untuk Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp2,985 triliun. Sedangkan Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp3,1 triliun.

Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan mencapai  Rp518 milyar. Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp2, 404 triliun. Selanjutnya pendapatan Lain-lain yang sah diproyeksikan sebesar Rp63,2 miliar.

"Untuk belanja Daerah dalam Rancangan Perda APBD 2022 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022  diproyeksikan sebesar Rp3,1 triliun," kata Pimpinan Banggar, Ruliyono, Selasa (30/11/2021).

Sedangkan Pembiayaan Netto dalam Rancangan Perda APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun  Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp16 Milyar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara. Didampingi Wakil Ketua DPRD M.Ali Mahrus dan Ruliyono. Hadir dalam kesempatan ini Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani beserta Wakilnya, H Sugirah.

Menurut Ruliyono, semua pertanyaan Badan anggaran DPRD untuk rekening pos Pendapatan daerah khususnya PAD telah dijabab dengan TAPD dengan penjelasan secara rinci sesuai realisasinya. Termasuk kendalam maupun hambatannya.

Untuk pos rekening belanja, Banggar memastikan program kegiatan dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain, Pertanian,Pariwisata,UMKM,Infrastruktur pengairan agar betul-betul realistis dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Beberapa saran masukan dan harapan dari Banggar telah direspon dan ditanggapi positif," kata Ruliyono.

Sementara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota fraksi DPRD Banyuwangi.

Menurutnya, atas persetujuan dewan untuk Raperda APBD tahun 2022, Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan produk hokum daerah. Di mana, produk tersebut telah menjadi landasan penganggaran semua kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi. Baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan hingga akhir tahun anggaran 2022.

"Meskipun Raperda APBD tahun 2022 telah mendapatkan persetujuan dewan, namun Raperda tersebut masih memerlukan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur dan mudah-mudahan hasil evaluasi dapat kita peroleh secepatnya," ujar Ipuk dalam paripurna pengesahan APBD Banyuwangi tahun 2022 di gedung DPRD Banyuwangi. (*)