TIMES BANYUWANGI, LABUAN BAJO – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia (SPASI) gelar Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra).

Acara yang digelar di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, pada Selasa (21/10/2025) tersebut bertujuan memperkuat sinergi kebijakan pembangunan wilayah dan pariwisata berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur.

Forum dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se Bali-Nusra, hingga Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan apresiasi mendalam. Dia menekankan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan harus berpijak pada penataan ruang yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

“Dengan semangat persaudaraan, forum ini sangat penting untuk membangun kawasan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tiga wilayah di Bali–Nusra memiliki komitmen konkret untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas, berkeadilan, dan ramah lingkungan,” kata Gubernur Melkiades, Rabu (22/10/2025).

“Penataan ruang bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan langkah strategis untuk menyusun masa depan wilayah kita bersama,” imbuhnya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G. Kalake, mewakili Menteri Koordinator, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat arah pembangunan wilayah berbasis tata ruang.

“Forum ini menjadi bukti konsistensi kita dalam memperkuat tata kelola ruang sebagai fondasi pembangunan wilayah. Setiap pembangunan, baik infrastruktur, investasi, maupun program lintas sektor, harus berpijak pada rencana tata ruang yang disusun secara ilmiah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Tanpa tata ruang yang kuat dan terintegrasi, masih Ayodhia, pembangunan akan kehilangan arah dan tumpang tindih. Bahkan berpotensi merusak lingkungan.

“Kemenko Infrastruktur akan memastikan setiap proyek strategis nasional di kawasan Bali–Nusra mengacu pada rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan yang sesuai,” jelas Ayodhia.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal, menuturkan bahwa wilayah Bali–Nusra memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan.

“Pada periode 2025–2029, wilayah Bali-Nusra ditargetkan memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,1 hingga 6,4 persen. Kontribusinya terhadap PDRB nasional diharapkan meningkat dari 2,8 menjadi 3,0 persen, sementara pendapatan per kapita naik dari Rp40–53,2 juta menjadi Rp61,5–66,6 juta,” paparnya.

Tingkat pengangguran terbuka di Bali-Nusra juga ditargetkan menurun dari 2,19–2,72 persen menjadi 1,85–2,53 persen.

“Angka-angka ini menjadi panduan bagi para kepala daerah untuk memastikan pembangunan yang optimal dan inklusif,” terang Nazib.

Disebutkan pula, arah pembangunan wilayah Bali-Nusra dalam RPJMN 2025–2029 difokuskan pada penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional, dengan menekankan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal.

“Kita ingin menjadikan Bali-Nusra sebagai simbol pertumbuhan pariwisata yang kreatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Untuk mencapai itu, perencanaan tata ruang adalah instrumen utama yang harus dipahami dan diterapkan bersama,” lanjut Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tersebut.

Nazib juga menjabarkan bahwa ada lima esensi utama dalam perencanaan tata ruang kewilayahan. Yaitu mengurangi disparitas antarwilayah, mendukung konektivitas dan integrasi nasional, mewujudkan keberlanjutan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya serta menyelaraskan kebijakan pembangunan lintas sektor dan wilayah.

Pembangunan infrastruktur dan tata ruang di Bali, NTB, dan NTT ini merupakan upaya pemerintah untuk menunjang terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Forum Koordinasi Penataan Ruang Bali-Nusra di Labuan Bajo. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan antara sektor pariwisata dan penataan ruang agar arah kebijakan wilayah di kawasan timur Indonesia semakin terarah dan berkelanjutan.

“Labuan Bajo menjadi ruang kolaborasi strategis untuk membangun kesepahaman lintas sektor. Melalui forum ini, kita dapat memastikan pembangunan pariwisata berjalan selaras dengan tata ruang wilayah, sehingga potensi destinasi dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan keseimbangan ekologi dan sosial masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap bisa terbangun komitmen bersama dalam memperkuat integrasi kebijakan pembangunan wilayah dan tata ruang. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di kawasan Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam forum, juga dilakukan peluncuran International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development 2026 yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama SPASI. Sekaligus Peresmian Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia. (*)