TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Salah satu langkah tersebut diwujudkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Banyuwangi, Kamis (12/12/2024). 

Acara tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari pekerja migran, organisasi masyarakat (ormas), hingga pemerintah desa, bertujuan untuk menggali masukan dan aspirasi dalam menguatkan perlindungan serta layanan bagi PMI.

Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, mengatakan rembug ini digelar untuk memberikan masukan guna penguatan program pemkab terkait perlindungan dan pelayanan PMI yang telah dijalankan. Selain itu, rembug pekerja migran ini juga sebagai upaya menjaring aspirasi kebutuhan PMI dari wilayah untuk diteruskan ke pusat.

“Gagasan yang terjaring dari sini akan kita usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day pertengahan Desember ini untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pusat,” ucapnya, Jumat (13/12/2024).

Berbagai masukan menjadi bahasan dalam rembug tersebut. Salah satunya datang dari Rohman Hadi Sucipto koordinator advokasi Garda PMI (NGO pegiat PMI) yang mengusulkan pembentukan satgas perlindungan pekerja migran. Menurutnya, ini akan efektif untuk percepatan penanganan permasalahan PMI.

Aspirasi juga datang dari Siti Khotimah yang mengusulkan dilaksanakannya sosialisasi parenting bagi keluarga PMI. Marak terjadi kasus anak PMI yang putus sekolah maupun menikah dini karena pergaulan bebas.

“Keluarga yang di rumah juga perlu kita beri edukasi agar kejadian seperti ini tidak semakin meluas. Kami mohon keluarga PMI menjadi perhatian utama agar diintervensi lebih,” tambahnya.  

Berbagai usulan juga banyak disampaikan oleh peserta. Mulai perluasan informasi lowongan kerja bagi difabel ke Luar Negeri, pemberdayaan purna PMI, hingga permohonan program penguatan literasi digital bagi PMI maupun purna PMI.

Ipuk menegaskan bahwa pemkab terus berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna PMI dan keluarganya. 

“Banyak program pemberdayaan yang kita gulirkan untuk peningkatan ekonomi warga. Mulai pemberian alat usaha gratis hingga pelatihan literasi keuangan agar masyarakat kurang mampu bisa mengembangkan usahanya. Ini juga kita berikan kepada purna pekerja migran agar mereka tetap berdaya setelah kembali,” kata Ipuk.

Usulan dan masukan dari para peserta, lanjut Ipuk, akan menjadi catatan penting bagi pemkab untuk peningkatan pelayanan terkait pekerja migran dan keluarganya.

“Kami menyadari pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Program yang kami laksanakan tentu masih memiliki kekurangan. Sehingga, masukan-masukan seperti forum semacam ini akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan kami,” imbuhnya. (*)