TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, SH, MH, menyoroti minimnya anggaran yang dikucurkan di desa. 

Menurutnya, desa sebagai ujung tombak pemerintahan membutuhkan dana yang lebih besar untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. 

"Kalau bisa seluruh anggaran tersebut diberikan kepada desa, karena desa adalah ujung tombak pemerintahan. Mereka tau apa yang dibutuhkan rakyat," kata Michael, Jumat (10/5/2024).

Michael mengusulkan agar alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ditambah hingga 2 hingga 3 miliar rupiah per desa. Anggaran tersebut, di luar DD dan ADD yang sudah ada, diharapkan dapat membantu desa dalam menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, Michael menekankan bahwa sebelum diberikan dana tambahan, kepala desa harus diberikan pelatihan dan pembekalan agar mampu mengelola dana dengan baik dan akuntabel.

"Tapi sebelum anggaran diberikan kepala desa harus diberikan pelajaran, tidak serta merta diberikan begitu saja. Nanti, semua kepala desa bisa ketangkap," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi menyampaikan, bahwa kepala desa tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

"Semua pembangunan tersentral di Banyuwangi (Pemkab) dari DPR RI dan Provinsi. Kepala desa tidak bisa apa apa," tegasnya.

Dia meyakini bahwa dengan dana yang lebih besar dan pelatihan yang memadai, kepala desa akan mampu menjadi pemimpin yang efektif dan membawa perubahan positif bagi desanya.

"Bukan kurang anggaran, tidak ada anggaran. 100 juta pertahun itu mau berbuat apa. Kepala desa yang pandai pun saya yakin tidak bisa mengelola dana tersebut untuk pembangunan di desa," kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini. (*)